Menko PMK Minta Pimpinan K/L Jalankan Program Strategis

JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memilih program-program strategis masing-masing untuk disinergikan dengan KL lain. Ini bertujuan agar ada sinergi untuk mempercepat program kerja pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tidak hanya program yang bersifat bilateral saja, namun juga trilateral maupun multilateral. Hal itu diungkapkan Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar rapat konsolidasi terhadap K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Jajaran menteri yang hadir adalah Mendikbud Nadiem Makarim, Mensos Juliari Batubara, Menag Fachrul Razi, Menpora Zainudin Amali, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Wamenag Zainut Tauhid Saadi, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan jajaran pejabat eselon 1 kementerian.

Konsolidasi ini bertujuan untuk percepatan pencapaian visi dan misi presiden serta target dan sasaran indikator pembangunan manusia dan kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024. “Saya mohon semua pimpinan K/L segera memilih program-program strategis untuk kemudian disinergikan dengan K/L yang lainnya baik yang sifatnya bilateral, trilateral, maupun multilateral,” tandas Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Mantan Mendikbud ini mengatakan bahwa visi dan misi presiden serta wapres yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Dia juga mengingatkan kembali bahwa ada sembilan misi pembangunan yang harus diwujudkan.

Yakni, peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Menko PMK menanggapi paparan singkat para menteri yang disajikan sebelumnya. Setidaknya terdapat tiga fokus penting yang menjadi catatan Menko PMK. Yaitu perlindungan perempuan dan anak, upaya penanggulangan kemiskinan, dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dia menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat yang harus lebih ditonjolkan dibandingkan dengan terus memberikan bantuan sosial tanpa ada upaya menaikkan derajat kehidupan masyarakat miskin.

“Kita perlu mengubah cara berpikir bahwa mereka yang tidak berdaya akan terus diberikan bantuan. Selagi mereka tidak berdaya, selama itu juga bantuan datang terus tanpa pernah diberikan keterampilan bagaimana mereka berwirausaha misalnya,” tandasnya.

Tentang pembangunan Papua dan Papua Barat, Muhajdir bersama-sama dengan kementerian/ lembaga lain akan bekerja sama untuk melakukan percepatan terhadap target pembangunan yang saat ini masih diupayakan oleh pemerintah. Percepatan ini akan terus dikejar mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lain.

Muhadjir juga menyoroti keberlanjutan Gerakan Nasional Revolusi Mental. “Gerakan ini hasilnya dapat efektif meneguhkan jatidiri bangsa dengan berbagai nilai luhurnya, mengingat serbuan paham radikalisme dan anarkisme yang terus marak di tengah masyarakat,” katanya.

Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan, prioritas program pendidikan yang akan dilaksanakan adalah pengembangan karakter dan kompetensi anak. Selain itu, dia juga menekankan akurasi dan ketepatan dalam aktivitas yang dilakukan harus benar-benar berdampak pada seluruh murid.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi berharap, Mendikbud Nadiem Makarim secepatnya melakukan terobosan di dunia pendidikan. Pihaknya akan mendukung Nadiem untuk menyukseskan terobosan yang berguna bagi dunia pendidikan dan juga guru.

Meski demikian, Unifah mewanti-wanti segala terobosan itu tidak akan bisa dilakukan tanpa ada dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Bagaimana kita bersama-sama harus berbicara kepda pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar niat mulia itu bisa dilaksanakan,” tandasnya.