SNCI Ingatkan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Masalah Radikalisme Jadi Tantangan Serius
Selasa, 15 Oktober 2019 - 23:16 WIB
SNCI Ingatkan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Masalah Radikalisme Jadi Tantangan Serius
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin diperkirakan akan menghadapi tantangan serius persoalan radikalisme dan ekonomi.
Hal itu menjadi kesimpulan kajian Lembaga independen Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) yang disampaikan dalam siaran pada Selasa (15/10/2019).
Ketua Umum SNCI Suryo Atmanto, tantangan radikalisme dan ekonomi akan lebih kuat dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Kami memperkirakan kurun waktu 2019-2024 Indonesia menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding 2014-2019. Tantangan tersebut adalah ekonomi dan radikalisme," ujar Suryo dalam keterangan persnya.
Dalam persoalan radikalisme menurut survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017, sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan faham radikalisme.
Sedangkan Laporan Global Terrorism Index (GTI) 2018, menempatkan Indonesia pada posisi ke-42 dari 138 negara.
"Posisi Indonesia cukup rawan. Sebagai perbandingan dengan Irak dan Afghanistan berada di posisi satu dan dua, sedangkan Somalia posisi lima, Filipina yang dipengaruhi oleh konflik Mindanao berada di posisi 10," ujarnya.
SCNI berpendapat bahwa kedudukan BNPT perlu ditingkatkan menjadi semacam Badan Keamanan Nasional Indonesia (BKNI).
Sementara di sektor ekonomi, Suryo mengatakan, Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami defisit ganda, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif akan membentuk krisis ekonomi merayap.
Menurut dia, 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada periode 2014-2019 tidak mampu menahan terjadinya double deficit dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu menjadi kesimpulan kajian Lembaga independen Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) yang disampaikan dalam siaran pada Selasa (15/10/2019).
Ketua Umum SNCI Suryo Atmanto, tantangan radikalisme dan ekonomi akan lebih kuat dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Kami memperkirakan kurun waktu 2019-2024 Indonesia menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding 2014-2019. Tantangan tersebut adalah ekonomi dan radikalisme," ujar Suryo dalam keterangan persnya.
Dalam persoalan radikalisme menurut survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017, sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan faham radikalisme.
Sedangkan Laporan Global Terrorism Index (GTI) 2018, menempatkan Indonesia pada posisi ke-42 dari 138 negara.
"Posisi Indonesia cukup rawan. Sebagai perbandingan dengan Irak dan Afghanistan berada di posisi satu dan dua, sedangkan Somalia posisi lima, Filipina yang dipengaruhi oleh konflik Mindanao berada di posisi 10," ujarnya.
SCNI berpendapat bahwa kedudukan BNPT perlu ditingkatkan menjadi semacam Badan Keamanan Nasional Indonesia (BKNI).
Sementara di sektor ekonomi, Suryo mengatakan, Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami defisit ganda, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif akan membentuk krisis ekonomi merayap.
Menurut dia, 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada periode 2014-2019 tidak mampu menahan terjadinya double deficit dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
(vhs)
