BNPT Ajak Praja IPDN Ikut Tangkal Paham Negatif
Senin, 07 Oktober 2019 - 14:50 WIB
BNPT Ajak Praja IPDN Ikut Tangkal Paham Negatif
A
A
A
JAKARTA - Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu hanya menyasar masyarakat biasa. Aparatur negara di daerah-daerah pun berpotensi tidak luput dari paparan paham negatif.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pencetak aparatur negara diingatkan untuk mewaspadai hal itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan memberikan kuliah umum kepada para praja IPDN tingkat I hingga tingkat IV di Gedung Balairung Jenderal Rudini IPDN, Sumedang, Jumat 4 Oktober 2019.
Suhardi menyampaikan praja IPDN ini nantinya akan menjadi calon pemimpin daerah yang disebar ke seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian diperlukan pembekalan tentang kebangsaan agar bisa menghadapi tantangan dan dinamika di masa depan.
“Mereka ini nantinya sebagai aparat akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga perlu diberikan pembekalan mengenai masalah-masalah radikalisme, isu-isu intoleransi dan sebagainya. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi agen-agen bangsa yang betul-betul sanggup menghadapi dinamika yang ada di tengah masyarakat,” tutur mantan Kabareskrim Polri ini.
Suhardi berharap pembekalan ini dapat membuat praja IPDN bisa melakukan identifikasi dan menemukan solusi untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.
“Siapa pun bisa saja terpapar paham radikalisme, baik itu TNI-Polri maupun ASN. Bisa jadi karena ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman tentang radikalisme mereka kemudian terpapar. Sebagai calon pejabat negara, para praja IPDN ini harus bisa menetralisasi hal tersebut.” ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Suhardi menjelaskan, tahapan yang dilalui oleh seseorang hingga bisa menjadi radikal bisa dilihat dari kesehariannya. Saat terdeteksi hal seperti itu jangan hanya didiamkan saja, tetapi ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mereduksi pengaruh paparannya.
“Jadi kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kerja atau dilingkungan kita yang mulai menjurus ke tahapan radikal harus segera kita selamatkan. Kalau sudah terpapar maka segera dilakukan koordinasi untuk mereduksi paparan tersebut sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar.” jelasnya.
Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT ke IPDN untuk memberi materi tentang radikal terorisme.
Dia berharap materi yang disampaikan Kepala BNPT bisa menjadi pengetahuan bagi IPDN untuk bisa mengidentifikasi radikalisme ke depan.
“Untuk ke depannya sesuai informasi yang diberikan kepala BNPT akan menjadi bahan bagi kami untuk menyesuaikan dengan kurikulum untuk mengidentifikasi teman-teman yang kemungkinan ada terpapar untuk dilakukan pencegahan sedini mungkin sesuai arahan tadi,” ujarnya.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pencetak aparatur negara diingatkan untuk mewaspadai hal itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan memberikan kuliah umum kepada para praja IPDN tingkat I hingga tingkat IV di Gedung Balairung Jenderal Rudini IPDN, Sumedang, Jumat 4 Oktober 2019.
Suhardi menyampaikan praja IPDN ini nantinya akan menjadi calon pemimpin daerah yang disebar ke seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian diperlukan pembekalan tentang kebangsaan agar bisa menghadapi tantangan dan dinamika di masa depan.
“Mereka ini nantinya sebagai aparat akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga perlu diberikan pembekalan mengenai masalah-masalah radikalisme, isu-isu intoleransi dan sebagainya. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi agen-agen bangsa yang betul-betul sanggup menghadapi dinamika yang ada di tengah masyarakat,” tutur mantan Kabareskrim Polri ini.
Suhardi berharap pembekalan ini dapat membuat praja IPDN bisa melakukan identifikasi dan menemukan solusi untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.
“Siapa pun bisa saja terpapar paham radikalisme, baik itu TNI-Polri maupun ASN. Bisa jadi karena ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman tentang radikalisme mereka kemudian terpapar. Sebagai calon pejabat negara, para praja IPDN ini harus bisa menetralisasi hal tersebut.” ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Suhardi menjelaskan, tahapan yang dilalui oleh seseorang hingga bisa menjadi radikal bisa dilihat dari kesehariannya. Saat terdeteksi hal seperti itu jangan hanya didiamkan saja, tetapi ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mereduksi pengaruh paparannya.
“Jadi kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kerja atau dilingkungan kita yang mulai menjurus ke tahapan radikal harus segera kita selamatkan. Kalau sudah terpapar maka segera dilakukan koordinasi untuk mereduksi paparan tersebut sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar.” jelasnya.
Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT ke IPDN untuk memberi materi tentang radikal terorisme.
Dia berharap materi yang disampaikan Kepala BNPT bisa menjadi pengetahuan bagi IPDN untuk bisa mengidentifikasi radikalisme ke depan.
“Untuk ke depannya sesuai informasi yang diberikan kepala BNPT akan menjadi bahan bagi kami untuk menyesuaikan dengan kurikulum untuk mengidentifikasi teman-teman yang kemungkinan ada terpapar untuk dilakukan pencegahan sedini mungkin sesuai arahan tadi,” ujarnya.
(dam)
