Yasonna Mundur, Pengamat: Waktu Mundurnya Bersamaan dengan Kekisruhan
Jum'at, 27 September 2019 - 22:50 WIB
Yasonna Mundur, Pengamat: Waktu Mundurnya Bersamaan dengan Kekisruhan
A
A
A
JAKARTA - Yasonna Laoly mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) per tanggal 1 Oktober 2019.
Surat pengunduran Yasonna disampaikan mengingat Politikus asal PDI Perjuangan itu terpilih sebagai Anggota DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, pengunduran Yasonna lebih kepada yang bersangkutan yang akan dilantik sebagai wakil rakyat.
"Cuma waktu mundurnya tidak pas karena bersamaan dengan kekisruhan yang sedang terjadi," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Jumat (27/9/2019).
Adi menambahkan, jika melihat dari masa bakti sebagai anggota kabinet kerja, Yasonna yang juga mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu hanya tersisa seminggu menjadi menteri. Untuk itu, Presiden Jokowi tak kesulitan untuk mencari penggantinya.
"Suka tak suka Yassona tinggal hari senin 30 September nafas jadi menterinya, karena selasa 1 Oktober sudah dilantik," ujar Analis Politik UIN Jakarta itu menandaskan.
Surat pengunduran Yasonna disampaikan mengingat Politikus asal PDI Perjuangan itu terpilih sebagai Anggota DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap, pengunduran Yasonna lebih kepada yang bersangkutan yang akan dilantik sebagai wakil rakyat.
"Cuma waktu mundurnya tidak pas karena bersamaan dengan kekisruhan yang sedang terjadi," kata Adi saat dihubungi Sindonews, Jumat (27/9/2019).
Adi menambahkan, jika melihat dari masa bakti sebagai anggota kabinet kerja, Yasonna yang juga mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu hanya tersisa seminggu menjadi menteri. Untuk itu, Presiden Jokowi tak kesulitan untuk mencari penggantinya.
"Suka tak suka Yassona tinggal hari senin 30 September nafas jadi menterinya, karena selasa 1 Oktober sudah dilantik," ujar Analis Politik UIN Jakarta itu menandaskan.
(pur)
