Pelajar Demo ke DPR, Politikus Gerindra Ini Merasa Bersalah
Kamis, 26 September 2019 - 15:42 WIB
Pelajar Demo ke DPR, Politikus Gerindra Ini Merasa Bersalah
A
A
A
JAKARTA - Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar belakangan ini membuat Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono bersalah. Apalagi, demonstrasi itu berujung kerusuhan.
Bambang mengaku prihatin dengan demonstrasi para mahasiswa dan pelajar belakangan ini. "Yang tentunya saya atau kita merasa ikut bersalah, seakan-akan kita tidak mengontrol kebijakan-kebijakan daripada pemerintahan," ujar Bambang saat interupsi di Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Maka itu, kata dia, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah harus lebih dilakukan. "Tidak hanya permasalahan yang berhubungan dengan rancangan undang-undang, yang sekarang direvisi," kata legislator asal Jawa Timur I ini.
Menurut dia, pengawasan DPR juga perlu dilakukan terhadap masalah biaya hidup masyarakat yang semakin berat. "Apalagi di 2020 semakin beratnya beban hidup masyarakat dengan adanya perpajakan yang tinggi baik di daerah maupun di pusat," katanya.
Dia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memberikan subsidi pada pelanggan listrik 900 VA. Sebab, keputusan pemerintah itu juga membebani masyarakat.
Bambang mengaku prihatin dengan demonstrasi para mahasiswa dan pelajar belakangan ini. "Yang tentunya saya atau kita merasa ikut bersalah, seakan-akan kita tidak mengontrol kebijakan-kebijakan daripada pemerintahan," ujar Bambang saat interupsi di Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Maka itu, kata dia, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah harus lebih dilakukan. "Tidak hanya permasalahan yang berhubungan dengan rancangan undang-undang, yang sekarang direvisi," kata legislator asal Jawa Timur I ini.
Menurut dia, pengawasan DPR juga perlu dilakukan terhadap masalah biaya hidup masyarakat yang semakin berat. "Apalagi di 2020 semakin beratnya beban hidup masyarakat dengan adanya perpajakan yang tinggi baik di daerah maupun di pusat," katanya.
Dia juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memberikan subsidi pada pelanggan listrik 900 VA. Sebab, keputusan pemerintah itu juga membebani masyarakat.
(dam)
