Indonesia Diharapkan Bisa Wujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

JAKARTA - Masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di kurun waktu sisa lima tahun periode pertama berakhir, dinilai memberikan positif terhadap urusan pangan dan pertanian nasional.

Menurut Wempy, di masa lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi, ada skala pembahasan urusan pangan yang berubah tingkatannya. Dari fokus ketahanan, swasembada, dan kini sedang menyiapkan kedaulatan pangan.

Wempy berpendapat, misalnya antara makna ketahanan dan kedaulatan pangan itu memiliki perbedaan mendasar. Untuk ketahanan, bagaimana stok pangan Indonesia tersedia, meskipun harus terus impor.

"Sedangkan menyangkut kedaulatan pangan, bagaimana supaya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dengan produksi sendiri. Tanpa impor, tidak lagi memerlukan impor," ujar Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute, Wempy Hadir, Selasa (17/9/2019).

Wempy menuturkan, semua tingkatan hal urusan pangan tersebut dalam sisa waktu lima tahun berakhirnya periode pertama, memang berubah strategi dan pelaksanaannya.

Dapat diartikan di masa pemerintahan Jokowi periode pertama, amat memahami kelas-kelas peningkatan masalah pangan. Sehingga amat salah menilai, jika masa pemerintahan sekarang, belum memberikan hasil yang baik di bidang pangan.

"Bahkan tidak hanya bicara di tempat saja dengan isu-isu yang sama, namun di masa pemerintahan Jokowi periode pertama ini, soal pangan ada peningkatan pembahasan, jadi enggak monoton," jelasnya.

Wempy mengatakan, Presiden Jokowi cukup tegas menginstruksikan ke kabinetnya terkait pangan agar bekerja fokus untuk peningkatan. Instruksi Jokowi itu, ucap Wempy, mampu diterapkan dengan baik.

"Banyak kebijakan di bidang pangan yang tampak mendukung tahap peningkatannya. Misalnya infrastruktur pertanian, stabilisasi harga pangan, modernisasi, ketersediaan," tandasnya.