BKKBN Gelar Pelatihan Layanan Keluarga Berencana
BKKBN Gelar Pelatihan Layanan Keluarga Berencana
A
A
A
YOGYAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), didukung UNFPA dan Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan International Training on Comprehensive Right Based Family Planning.
Hal itu dilakukan guna meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan menurunkan unmeetneed serta kehamilan tidak diharapkan (KTD). Pelatihan ini sudah memasuki tahun kelimanya.
Deputi Latbang BKKBN, Muhammad Rizal Martua Damanik menginginkan pelatihan ini mampu meng-cover isu manajemen keluarga berencana, advokasi, supply demand, dan juga pelayanan KB.
”Adapun right based berarti pelatihan ini bisa meng-cover semua metode kontrasepsi baik modern maupun tradisional," ujar Damanik dalam sambutannya, di Yogyakarta, Kamis (12/9/2019).
Menurut Damanik, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kerja sama terkait Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antara negara-negara berkembang dengan cara berbagi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. "Diharapkan pelatihan ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan program keluarga berencana di negara masing-masing," katanya.
Staf Program Nasional untuk Advokasi UNFPA, Samidjo menambahkan negara luar sangat antusias belajar mengenai keluarga berencana di Indonesia. Bahkan, Indonesia sering diundang ke negara lain untuk berbagi pengetahuan mengenai konsep keluarga berencana.
”Sejak 2012 sampai sekarang kita sudah diundang banyak negara. Jadi mereka datang ke sini kemudian minta Indonesia untuk memberi technical assistance untuk negara mereka," katanya.
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti mengatakan para perwakilan negara lain sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Beberapa di antaranya menyimpulkan bahwa rencana keluarga berancana di Indonesia sangat baik.
"Ada testimoni dari peserta setelah mengikuti kegiatan ini karena rata-rata yang mengikuti ini dokter kandungan yang kemudian dia melihat ternyata perencanaan di Indonesia lebih bagus. Contoh peralatannya, di Indonesia lebih bagus lebih kecil dan mudah dipasangkan dibandingkan alat-alat kontrasepsi dinegaranya," jelasnya.
Kurikulum pelatihan dan materi pembelajaran pelatihan ini,kata dia, didasarkan atas International Comprehensive Right-Based Family Planning Training Service dan disusun oleh tim dari UGM, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Udayana, di bawah pimpinan konsultan UNFPA, Saramma Mathai.
Pelatihan ini dilaksanakan selama 13 hari, dimulai 11 September – 3 Oktober 2019. Adapun peserta pelatihan sebanyak 9 orang yang berprofesi sebagai dokter, dan sudah berkecimpung di pelayanan KKBPK selama 3 tahun dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Laos, Mesir, Pakistan, Kamboja dan Sri Lanka.
"Harapan kita ini tidak hanya berhenti pada training ini tapi juga produk-produk di Indonesia dikenalkan ke negara-negara tersebut. Ternyata kontrasepsi Indonesia lebih bagus, lebih murah dan gampang di praktikkan," tambahnya.
Hal itu dilakukan guna meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan menurunkan unmeetneed serta kehamilan tidak diharapkan (KTD). Pelatihan ini sudah memasuki tahun kelimanya.
Deputi Latbang BKKBN, Muhammad Rizal Martua Damanik menginginkan pelatihan ini mampu meng-cover isu manajemen keluarga berencana, advokasi, supply demand, dan juga pelayanan KB.
”Adapun right based berarti pelatihan ini bisa meng-cover semua metode kontrasepsi baik modern maupun tradisional," ujar Damanik dalam sambutannya, di Yogyakarta, Kamis (12/9/2019).
Menurut Damanik, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kerja sama terkait Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antara negara-negara berkembang dengan cara berbagi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. "Diharapkan pelatihan ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan program keluarga berencana di negara masing-masing," katanya.
Staf Program Nasional untuk Advokasi UNFPA, Samidjo menambahkan negara luar sangat antusias belajar mengenai keluarga berencana di Indonesia. Bahkan, Indonesia sering diundang ke negara lain untuk berbagi pengetahuan mengenai konsep keluarga berencana.
”Sejak 2012 sampai sekarang kita sudah diundang banyak negara. Jadi mereka datang ke sini kemudian minta Indonesia untuk memberi technical assistance untuk negara mereka," katanya.
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti mengatakan para perwakilan negara lain sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Beberapa di antaranya menyimpulkan bahwa rencana keluarga berancana di Indonesia sangat baik.
"Ada testimoni dari peserta setelah mengikuti kegiatan ini karena rata-rata yang mengikuti ini dokter kandungan yang kemudian dia melihat ternyata perencanaan di Indonesia lebih bagus. Contoh peralatannya, di Indonesia lebih bagus lebih kecil dan mudah dipasangkan dibandingkan alat-alat kontrasepsi dinegaranya," jelasnya.
Kurikulum pelatihan dan materi pembelajaran pelatihan ini,kata dia, didasarkan atas International Comprehensive Right-Based Family Planning Training Service dan disusun oleh tim dari UGM, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Udayana, di bawah pimpinan konsultan UNFPA, Saramma Mathai.
Pelatihan ini dilaksanakan selama 13 hari, dimulai 11 September – 3 Oktober 2019. Adapun peserta pelatihan sebanyak 9 orang yang berprofesi sebagai dokter, dan sudah berkecimpung di pelayanan KKBPK selama 3 tahun dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Laos, Mesir, Pakistan, Kamboja dan Sri Lanka.
"Harapan kita ini tidak hanya berhenti pada training ini tapi juga produk-produk di Indonesia dikenalkan ke negara-negara tersebut. Ternyata kontrasepsi Indonesia lebih bagus, lebih murah dan gampang di praktikkan," tambahnya.
(cip)
Explore More