DPR Desak Pemerintah Segera Atasi Kebakaran Hutan di Riau
DPR Desak Pemerintah Segera Atasi Kebakaran Hutan di Riau
A
A
A
JAKARTA - Kalangan DPR mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi terkait untuk segera menyelsaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Riau.
Apalagi, dampak karhutla telah mengganggu dan dikeluhkan negara lain seperti Malaysia.
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding juga mendorong KLHK dan pihak-pihak terkait agar terus melakukan langkah-langkah untuk memadamkan atau memperkecil bahkan menyelesaikan kasus karhutla di Riau.
”Karena selain itu menjadi riskan bagi keberadaan ekosistem lingkungan, karhutla ini juga berbahaya bagi masyarakat dan tidak baik dari sisi (hubungan-red) terutama dengan negara tetangga seperti Malaysia,” tutur politikus PKB ini.
Karena itu, Karding meminta segala upaya harus dilakukan untuk melakukan pemadaman. Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum jika ternyata karhutla yang terjadi bukan semata-mata karena terik panas di musim kemarau, tapi karena adanya oknum yang memicu kebakaran.
”Harus ada penegakan hukum karena beberapa kasus (karhutla) yang lama kan enggak murni karena faktor alam saja. Jadi harus dilakukan secara komprehensif. Saya kira mafianya harus segera diberantas, diurai dan kita berharap pihak kepolisian melakukan identifikasi segera dan menyelesaikan mereka tanpa pandang bulu,” tuturnya.
Rencananya, Kamis 12 September 2019 besok, Komisi VII DPR juga akan melakukan rapat dengar pendapat dengan KLHK. Salah satu yang akan dibahas mengenai kasus karhutla yang terjadi di Riau.
Senada dengan Karding, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Pemerintah Indonesia harus segera mengatasi kebakaran dan kepulan asap yang telah menyebar hingga ke Malaysia.
”Kita harus terus berusaha untuk segera mengatasi kepulan asap ini. Enggak ada cara yang lain,” tuturnya.
Kharis masih meyakini kepulan asap yang menyebar hingga ke Malaysia tidak sampai mengganggu hubungan baik kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Bahkan, sebagai bentuk hubungan baik itu, Malaysia telah menawarkan bantuan untuk ikut serta melakukan pemadaman kebakaran di Riau. ”Insya Allah enggak sampai mengganggu hubungan baik. Tapi intinya harus ada respons cepat. Jelas kalau ada tentangga yang terganghu karena asap dari negara kita maka kita harus segera diatasi, nggak ad acara lain. Mudah-mudahan enggak mengganggu,” kata politikus PKS ini.
Apalagi, dampak karhutla telah mengganggu dan dikeluhkan negara lain seperti Malaysia.
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding juga mendorong KLHK dan pihak-pihak terkait agar terus melakukan langkah-langkah untuk memadamkan atau memperkecil bahkan menyelesaikan kasus karhutla di Riau.
”Karena selain itu menjadi riskan bagi keberadaan ekosistem lingkungan, karhutla ini juga berbahaya bagi masyarakat dan tidak baik dari sisi (hubungan-red) terutama dengan negara tetangga seperti Malaysia,” tutur politikus PKB ini.
Karena itu, Karding meminta segala upaya harus dilakukan untuk melakukan pemadaman. Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum jika ternyata karhutla yang terjadi bukan semata-mata karena terik panas di musim kemarau, tapi karena adanya oknum yang memicu kebakaran.
”Harus ada penegakan hukum karena beberapa kasus (karhutla) yang lama kan enggak murni karena faktor alam saja. Jadi harus dilakukan secara komprehensif. Saya kira mafianya harus segera diberantas, diurai dan kita berharap pihak kepolisian melakukan identifikasi segera dan menyelesaikan mereka tanpa pandang bulu,” tuturnya.
Rencananya, Kamis 12 September 2019 besok, Komisi VII DPR juga akan melakukan rapat dengar pendapat dengan KLHK. Salah satu yang akan dibahas mengenai kasus karhutla yang terjadi di Riau.
Senada dengan Karding, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Pemerintah Indonesia harus segera mengatasi kebakaran dan kepulan asap yang telah menyebar hingga ke Malaysia.
”Kita harus terus berusaha untuk segera mengatasi kepulan asap ini. Enggak ada cara yang lain,” tuturnya.
Kharis masih meyakini kepulan asap yang menyebar hingga ke Malaysia tidak sampai mengganggu hubungan baik kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Bahkan, sebagai bentuk hubungan baik itu, Malaysia telah menawarkan bantuan untuk ikut serta melakukan pemadaman kebakaran di Riau. ”Insya Allah enggak sampai mengganggu hubungan baik. Tapi intinya harus ada respons cepat. Jelas kalau ada tentangga yang terganghu karena asap dari negara kita maka kita harus segera diatasi, nggak ad acara lain. Mudah-mudahan enggak mengganggu,” kata politikus PKS ini.
(dam)
Explore More