Mosi Tak Percaya, Ketum Golkar Airlangga Diminta Demokratis

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto diharapkan bisa membawa Golkar menjadi partai modern, partai yang menjunjung tinggi asas keterbukaan, demokratisasi serta aspiratif.

Hal ini dikatakan oleh Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab. Pasalnya saat ini kata dia, ada mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada Airlangga Hartarto masih akan terus berlanjut.

"Realita ini tidak bisa kita tutup-tutupi lagi. Rakyat pemilih Partai Golkar harus tahu, bagaimana buruknya tata kelola dan manajemen Partai," kata Sirajuddin, Selasa (3/9/2019).

(Baca juga: Sikap Pengurus AMPG Terbelah Jelang Munas Partai Golkar)

Bahkan, para pengurus pleno akan membuat Petisi Rakyat untuk menilai kepemimpinan Airlangga dalam memimpin Partai Golkar. (Baca juga: Bakumham Nilai Mosi Tak Percaya Bertentangan dengan Aturan Golkar)
"Petisi ini kita maksudkan untuk menyerap aspirasi rakyat dan bagaimana persepsi rakyat yang memilih Partai Golkar terhadap kepemimpinan Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Kami akan siapkan semua poin-poin petisinya, sehingga memudahkan rakyat untuk memahami tujuan dan substansi daripada Petisi tersebut," jelas Sirajuddin.

Sirajuddin menuturkan, pihaknya akan mengajak seluruh elemen muda Partai Golkar diseluruh Indonesia, untuk ikut terlibat dan aktif mendukung gerakan Petisi ini. Petisi akan digelar minimal pada 10 provinsi di Indonesia.

"Kita akan menjemput bola dalam melakukan Petisi Rakyat ini. Kami akan road show ke 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia dengan melibatkan para kaum milenial Partai Golkar untuk berpartisipasi aktif. Dari Petisi ini kita akan tahu bagaimana penilaian rakyat atas kepemimpinan Airlangga selama ini," urainya.

Sirajuddin menambahkan, dalam sejarah Partai Golkar, baru kali ini Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan mosi tidak percaya dari pengurus. Mosi tidak percaya diberikan karena Airlangga lebih dari satu tahun lebih tidak melaksanakan Rapat Pleno ditingkat DPP Partai Golkar.

"Semua kebijakan yang diambil oleh Airlangga, diputuskan oleh segelintir orang tanpa melewati mekanisme rapat yang diatur dalam Tata Kerja Partai Golkar. Ini jelas melanggar AD/ART Partai Golkar. Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut," tandasnya.