Faktor Kurang Transparan Dinilai Picu Pro-Kontra Capim KPK
Selasa, 03 September 2019 - 08:29 WIB
Faktor Kurang Transparan Dinilai Picu Pro-Kontra Capim KPK
A
A
A
JAKARTA - Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memasuki babak akhir setelah Panitia Seleksi (Pansel) menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kemudian disaring menjadi 5 orang.
Namun proses seleksi Capim KPK menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menilai kinerja Pansel tidak independen, ada pula yang menganggap kinerja Pansel sudah tepat dan independen. Kemarin Jokowi meminta agar dalam seleksi Capim KPK tidak tergesa-gesa.
Direktur Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga, ramainya pro kontra Capim KPK di masyarakat karena ada Capim KPK yang terindikasi dan diduga terima gartifikasi dan pernah menekan penyidik KPK lolos masuk 10 besar.
"Ini yang menjadi pangkal persoalan," kata Ujang saat dihubungi Sindonews, Selasa (3/9/2019).
Kata Ujang, masyarakat menilai Pansel tidak transparan dalam menyeleksi Capim KPK. Selain itu, masyarakat juga menilai, tak mungkin memberantas korupsi dengan Capim yang terindikasi telah mererima gratifikasi.
Menurutnya, sejumlah catatan tersebut membuat sebagia elemen masyarakat menyampaikan kritik dan masukannya kepada Pansel.
"Tak mungkin membersihkan lantai dengan sampu yang kotor. Begitu kira-kira pendapat masyarakat," ujarnya.
Namun proses seleksi Capim KPK menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menilai kinerja Pansel tidak independen, ada pula yang menganggap kinerja Pansel sudah tepat dan independen. Kemarin Jokowi meminta agar dalam seleksi Capim KPK tidak tergesa-gesa.
Direktur Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga, ramainya pro kontra Capim KPK di masyarakat karena ada Capim KPK yang terindikasi dan diduga terima gartifikasi dan pernah menekan penyidik KPK lolos masuk 10 besar.
"Ini yang menjadi pangkal persoalan," kata Ujang saat dihubungi Sindonews, Selasa (3/9/2019).
Kata Ujang, masyarakat menilai Pansel tidak transparan dalam menyeleksi Capim KPK. Selain itu, masyarakat juga menilai, tak mungkin memberantas korupsi dengan Capim yang terindikasi telah mererima gratifikasi.
Menurutnya, sejumlah catatan tersebut membuat sebagia elemen masyarakat menyampaikan kritik dan masukannya kepada Pansel.
"Tak mungkin membersihkan lantai dengan sampu yang kotor. Begitu kira-kira pendapat masyarakat," ujarnya.
(pur)
