Jimly: Tokoh Masyarakat Jangan Membuat Panas Situasi di Papua
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 20:32 WIB
Jimly: Tokoh Masyarakat Jangan Membuat Panas Situasi di Papua
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berharap tokoh-tokoh masyarakat di Papua mulai dari gubernur sampai ke jajaran pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar berusaha untuk menenangkan warga yang tersulut emosi akibat sentimen rasial.
”Jangan ikut memanas-manasin karena ini kan sentiman rasial yang sudah lama,” tutur Jimly di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Jimly juga berpesan bahwa sentimen rasial ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun bahwa ke depan tidak boleh ada lagi pihak-pihak mengembangkan narasi-narasi yang sifatnya rasial dan diskriminatif.
”Ini sudah tidak zamannya lagi menyebut soal kulit, soal rambut. Jangan lagi dong. Kita kan satu Indonesia,” paparnya.
Namun, Jimly juga berpesan agar masyarakat Papua sendiri juga jangan berlebihan dalam meluapkan emosi karena jika kerusuhan akibat emosi kemarahan ini terus berlanjut maka hal ini akan berbahaya. ”Mahasiwa dan sebagainya jangan lagi pakai mengibarkan bendera Kejora, melecehkan bendera Merah Putih, nanti seluruh warga negara di luar Papua marah semua jadi makin repot kita semua,” tuturnya.
Menurutnya, semua orang bisa memaklumi eksepresi kemarahan warga Papua. Karena itu, pendekatan yang diperlukan bukan dengan pendekatan militeristik tapi lebih pada pendekatan dari hati ke hati.
”Jadi jangan dengan penegakan hukum, nanti dulu penegakan hukum. Tapi ini ada batasnya, jadi nggak boleh terus-menerus begitu. Ini kan juga digoreng di luar negeri. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, gubernur dan sebagainya, itu harus turun tangan. Jangan aparat nanti tambah masalah,” serunya.
Mantan Ketua DKPP ini menekankan bahwa perlu ada batas waktu tolerasi. Jangan sampai kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Jika kondisi seperti sekarang berlangsung lebih dari sebulan maka pemerintah perlu mempertimbangan status keadaan darurat sipil di Papua.
”Nggak boleh dibiarkan, nanti pemerintahan nggak berjalan. Kalau nggak sebulan ya mungkin tidak boleh terlalu lama juga, dikasih waktu terserah pemerintah berapa lama, harus ada ketegasan,” katanya.
Ditambahkannya, jangan sampai emosi masyarakat yang meluap justru “digoreng” oleh pihak-pihak tertentu. ”Masa emosinya berlebihan hanya gara-gara satu orang yang salah, nggak boleh begitu. Saya kira pemerintah minggu ini harus mulai tegas,” pungkasnya.
”Jangan ikut memanas-manasin karena ini kan sentiman rasial yang sudah lama,” tutur Jimly di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Jimly juga berpesan bahwa sentimen rasial ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun bahwa ke depan tidak boleh ada lagi pihak-pihak mengembangkan narasi-narasi yang sifatnya rasial dan diskriminatif.
”Ini sudah tidak zamannya lagi menyebut soal kulit, soal rambut. Jangan lagi dong. Kita kan satu Indonesia,” paparnya.
Namun, Jimly juga berpesan agar masyarakat Papua sendiri juga jangan berlebihan dalam meluapkan emosi karena jika kerusuhan akibat emosi kemarahan ini terus berlanjut maka hal ini akan berbahaya. ”Mahasiwa dan sebagainya jangan lagi pakai mengibarkan bendera Kejora, melecehkan bendera Merah Putih, nanti seluruh warga negara di luar Papua marah semua jadi makin repot kita semua,” tuturnya.
Menurutnya, semua orang bisa memaklumi eksepresi kemarahan warga Papua. Karena itu, pendekatan yang diperlukan bukan dengan pendekatan militeristik tapi lebih pada pendekatan dari hati ke hati.
”Jadi jangan dengan penegakan hukum, nanti dulu penegakan hukum. Tapi ini ada batasnya, jadi nggak boleh terus-menerus begitu. Ini kan juga digoreng di luar negeri. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, gubernur dan sebagainya, itu harus turun tangan. Jangan aparat nanti tambah masalah,” serunya.
Mantan Ketua DKPP ini menekankan bahwa perlu ada batas waktu tolerasi. Jangan sampai kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Jika kondisi seperti sekarang berlangsung lebih dari sebulan maka pemerintah perlu mempertimbangan status keadaan darurat sipil di Papua.
”Nggak boleh dibiarkan, nanti pemerintahan nggak berjalan. Kalau nggak sebulan ya mungkin tidak boleh terlalu lama juga, dikasih waktu terserah pemerintah berapa lama, harus ada ketegasan,” katanya.
Ditambahkannya, jangan sampai emosi masyarakat yang meluap justru “digoreng” oleh pihak-pihak tertentu. ”Masa emosinya berlebihan hanya gara-gara satu orang yang salah, nggak boleh begitu. Saya kira pemerintah minggu ini harus mulai tegas,” pungkasnya.
(kri)
