Din Syamsuddin Tolak NKRI Bersyariah, Ini Alasannya
Rabu, 28 Agustus 2019 - 18:59 WIB
Din Syamsuddin Tolak NKRI Bersyariah, Ini Alasannya
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesi (MUI) Din Syamsuddin ikut berkomentar terkait usulan NKRI Bersyariah yang dicetuskan sejumlah organisasi keagamaan dalam Ijtimak Ulama ke-4 beberapa waktu. Hingga kini MUI belum membahas mengenai usulan tersebut.
"Saya pribadi tidak setuju (NKRI Bersyariah) karena tidak perlu karena dengan Pancasila sudah nilai Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah agama tauhid, maka tidak perlu ditambah dengan Pasal 29," kata Din di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Menurut Din, yang perlu disampaikan kepada semua pihak agar jangan ada pemahaman yang berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Seorang muslim jalankan syariat Islam itu sesuai dengan Pancasila," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menambahkan, sesuatu yang dipaksakan dalam pemahaman Pancasila adalah seperti larangan memakai hijab. Menurutnya, dalam Pancasila orang dibebaskan menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakininya. "Ini yang saya sebut ada gejala menyepelekan menyimpangkan seolah mereka yang paling benar. Ini tidak baik bagi Indonesia ke depan," tandasnya.
"Saya pribadi tidak setuju (NKRI Bersyariah) karena tidak perlu karena dengan Pancasila sudah nilai Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah agama tauhid, maka tidak perlu ditambah dengan Pasal 29," kata Din di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Menurut Din, yang perlu disampaikan kepada semua pihak agar jangan ada pemahaman yang berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Seorang muslim jalankan syariat Islam itu sesuai dengan Pancasila," ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menambahkan, sesuatu yang dipaksakan dalam pemahaman Pancasila adalah seperti larangan memakai hijab. Menurutnya, dalam Pancasila orang dibebaskan menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakininya. "Ini yang saya sebut ada gejala menyepelekan menyimpangkan seolah mereka yang paling benar. Ini tidak baik bagi Indonesia ke depan," tandasnya.
(cip)
