Soal Papua, Mahfud MD Minta Kedepankan Pendekatan Persuasif
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 18:15 WIB
Soal Papua, Mahfud MD Minta Kedepankan Pendekatan Persuasif
A
A
A
JAKARTA - Inisiator Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyerukan semua pihak, mulai aparat penegak hukum, pemerintah, para tokoh adat, termasuk tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengedepankan pendekatan dialog yang konstruktif dan persuasif dalam menyelesaikan kekerasan di Papua.
”Kekerasan supaya dihentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan apa namanya ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah itu terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog yang konstruktif,” tutur Mahfud dalam jumpa pers soal Papua yang digelar Gerakan Suluh Kebangsaan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Nantinya, setelah suasananya tenang dan kerusuhan terhenti, tindakan selanjutnya adalah menyisir akar masalahnya dengan melakukan penegakan hukum. ”Penegakan hukum itu tidak bisa dihindarkan kepada siapa saja. Pertama tentu kepada apa namanya pelaku pemicu-pemicu yang menimbulkan sentimen rasis, pemicu pernyataan perbuatannya menimbulkan sentimen rasis karena itu tidak boleh,” urainya.
Dikatakan Mahfud, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. ”Papua adalah saudara kita. Papua adalah Tanah Air kita juga, bagian dari Tanah Air Indonesia. Oleh sebab itu, harus mendapat perlakuan yang sama dan pelayanan yang sama dari pemerintah,” katanya.
Dikatakan Mahfud, selama ini pemerintah sudah berusaha untuk mempertahankan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. ”Mulai dari Presiden Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, juga Gus Dur. Pak Gus Dur misalnya memberikan penghargaan yang begitu diterima oleh orang-orang Papua, tentang simbol-simbol tentang nama Irian menjadi Papua, simbol-simbol bendera sebagai bendera budaya,” paparnya.
Pendekatan dialog yang dilakukan oleh Gus Dur kala itu, menurut Mahfud juga sangat bagus. Kemudian saat ini Presiden Jokowi yang melakukan pendekatan dengan membangun infrastruktur juga dinilai sangat bagus untuk kemajuan Papua.
“Pak Jokowi itu menganggap Papua itu sebagai bagian dari kita, bukan soal Pemilu. Itu persaudaraan, ikatan kebangsaan kita begitu kuatnya, sehingga tanpa dipersoalkan berapa jumlah suaranya Papua, dibangun dengan begitu penuh perhatian oleh pemerintah sekarang. Tapi tentu tidak semuanya berjalan baik, ada segi-segi psikologis, ada segi-segi sosiologis yang mungkin perlu dibenahi ke depan,” urainya.
”Kekerasan supaya dihentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan apa namanya ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah itu terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog yang konstruktif,” tutur Mahfud dalam jumpa pers soal Papua yang digelar Gerakan Suluh Kebangsaan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Nantinya, setelah suasananya tenang dan kerusuhan terhenti, tindakan selanjutnya adalah menyisir akar masalahnya dengan melakukan penegakan hukum. ”Penegakan hukum itu tidak bisa dihindarkan kepada siapa saja. Pertama tentu kepada apa namanya pelaku pemicu-pemicu yang menimbulkan sentimen rasis, pemicu pernyataan perbuatannya menimbulkan sentimen rasis karena itu tidak boleh,” urainya.
Dikatakan Mahfud, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. ”Papua adalah saudara kita. Papua adalah Tanah Air kita juga, bagian dari Tanah Air Indonesia. Oleh sebab itu, harus mendapat perlakuan yang sama dan pelayanan yang sama dari pemerintah,” katanya.
Dikatakan Mahfud, selama ini pemerintah sudah berusaha untuk mempertahankan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. ”Mulai dari Presiden Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, juga Gus Dur. Pak Gus Dur misalnya memberikan penghargaan yang begitu diterima oleh orang-orang Papua, tentang simbol-simbol tentang nama Irian menjadi Papua, simbol-simbol bendera sebagai bendera budaya,” paparnya.
Pendekatan dialog yang dilakukan oleh Gus Dur kala itu, menurut Mahfud juga sangat bagus. Kemudian saat ini Presiden Jokowi yang melakukan pendekatan dengan membangun infrastruktur juga dinilai sangat bagus untuk kemajuan Papua.
“Pak Jokowi itu menganggap Papua itu sebagai bagian dari kita, bukan soal Pemilu. Itu persaudaraan, ikatan kebangsaan kita begitu kuatnya, sehingga tanpa dipersoalkan berapa jumlah suaranya Papua, dibangun dengan begitu penuh perhatian oleh pemerintah sekarang. Tapi tentu tidak semuanya berjalan baik, ada segi-segi psikologis, ada segi-segi sosiologis yang mungkin perlu dibenahi ke depan,” urainya.
(pur)
