Dewan Pakar Nilai Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:33 WIB
Dewan Pakar Nilai Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung, Laksono menilai pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin ini tidak perlu dipercepat. Dia ingin Munas Partai Golkar sesuai jadwal, yakni Desember 2019.
"Waktu penyelenggaraan Munas yang saya kira masyarakat sudah tahu, di internal juga sudah tahu, karena di Rapimnas sebelumnya bahwa penyelenggaraan Munas itu tetap bulan Desember tahun 2019," ujar Agung Laksono, Kamis (22/8/2019).
Dia mengungkapkan, saat Jusuf Kalla mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Akbar Tanjung, pelaksanaan Munas berlangsung Desember 2004. "Itu tetap berlangsung sampai sekarang, tidak perlu dipercepat," jelas mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Sebab, kata dia, jika pelaksanaannya dipercepat, Munas Luar Biasa (Munaslub) namanya. "Dan mengandung konsekuensi-konsekuensi lain, berarti nanti harus Munas lagi, baru sebulan Munas lagi," katanya.
Dia pun menilai rapat pleno tandingan tidak bisa digelar. Sebab, dewan pimpinan pusat (DPP) yang sah saat ini di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
"Tunggu aja enggak usah di desak-desak, pasti nanti juga akan menyelenggarakan rapat pleno yang umum," tandasnya.
"Waktu penyelenggaraan Munas yang saya kira masyarakat sudah tahu, di internal juga sudah tahu, karena di Rapimnas sebelumnya bahwa penyelenggaraan Munas itu tetap bulan Desember tahun 2019," ujar Agung Laksono, Kamis (22/8/2019).
Dia mengungkapkan, saat Jusuf Kalla mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Akbar Tanjung, pelaksanaan Munas berlangsung Desember 2004. "Itu tetap berlangsung sampai sekarang, tidak perlu dipercepat," jelas mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Sebab, kata dia, jika pelaksanaannya dipercepat, Munas Luar Biasa (Munaslub) namanya. "Dan mengandung konsekuensi-konsekuensi lain, berarti nanti harus Munas lagi, baru sebulan Munas lagi," katanya.
Dia pun menilai rapat pleno tandingan tidak bisa digelar. Sebab, dewan pimpinan pusat (DPP) yang sah saat ini di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
"Tunggu aja enggak usah di desak-desak, pasti nanti juga akan menyelenggarakan rapat pleno yang umum," tandasnya.
(kri)
