DPD RI Dukung Pulau Kalimantan Jadi Ibu Kota Baru
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 12:46 WIB
DPD RI Dukung Pulau Kalimantan Jadi Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendapat dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan," ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dalam pidatonya di sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Pria yang akrab disapa OSO ini menyatakan, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
"Dengan fungsi pengawasan yang ada, kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata Ketua Umum Partai Hanura ini.
Dia melanjutkan, DPD RI merasa perlu melakukan hal itu guna memastikan seluruh daerah yang ada tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita juga patut gembira bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah Istiqomah dalam menjalankan visi dan misinya," kata wakil ketua MPR RI ini.
Dia menambahkan, BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66% pada 2018 adalah prestasi yang patut diapresiasi.
"Dengan prinsip desa maju, wong cilik gumuyu, kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan," ungkapnya.
Termasuk, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional.
'Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan," katanya.
"Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan," ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dalam pidatonya di sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Pria yang akrab disapa OSO ini menyatakan, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
"Dengan fungsi pengawasan yang ada, kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata Ketua Umum Partai Hanura ini.
Dia melanjutkan, DPD RI merasa perlu melakukan hal itu guna memastikan seluruh daerah yang ada tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita juga patut gembira bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah Istiqomah dalam menjalankan visi dan misinya," kata wakil ketua MPR RI ini.
Dia menambahkan, BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66% pada 2018 adalah prestasi yang patut diapresiasi.
"Dengan prinsip desa maju, wong cilik gumuyu, kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan," ungkapnya.
Termasuk, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional.
'Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan," katanya.
(cip)
