Mendikbud: Moratorium Guru Bisa Buat Penuntasan Honorer Amburadul
Mendikbud: Moratorium Guru Bisa Buat Penuntasan Honorer Amburadul
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengingatkan jangan sampai kembali terjadi moratorium pengadaan guru. Pasalnya hal ini akan membuat proses penuntasan guru honorer berantakan.
Dia mengatakan rekrutmen setiap tahun harus dilakukan. Sehingga dalam lima tahun ke depan secara bertahap dapat menuntaskan guru honorer yang berjumlah 700 ribu.
“Jadi skemanya sperti itu dan harus konsisten, keberlanjutan, dan tidak boleh lagi ada moratorium. Karena satu dua tahun moratorium pasti amburadul lagi nanti,” katanya di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).
Selain itu, dia kembali meminta agar sekolah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Menurutnya, jika ada perekrutan maka dapat dipastikan jumlah guru honorer akan bertambah.
“Jangan ada lagi pengangkatan guru honorer oleh kepsek. Biarlah pemerintah sekarang ini menyelesaikan guru honorer yang ada. Karena kalau guru honorer diangkat terus oleh sekolah kapan selesainya,” ungkapnya.
Dia pun akan menerbitkan surat edaran untuk pelarang rekrutmen guru honorer. “Saya sudah menyampaikan kepada pak mendagri kemarin. Prinsipnya nanti kan ada surat edaran dari Mendikbud dan Mendagri untuk meminta agar tidak ada rekrutmen honorer. Cukup surat edaran aja,” paparnya.
Jika ada sekolah yang sudah kekurangan guru, maka yang pensiun dapat memperpanjang masa pengabdian. Hal ini menghindari pengangkatan guru honorer baru.
“Guru pensiun memperpanjang masa pengabdian di sekolah itu sambil menunggu diangkat guru pengganti melalui rekrutmen ASN. Tunjangan diambil dari BOS. Sehingga sekolah tidak mengangkat guru honorer,” ujarnta.
Terkait dengan kebutuhan guru, Muhadjir mengatakan setidaknya harus mengangkat 52 ribu. Jumlah tersebut merupakan angka guru pensiun tahun ini.
“Ditambah pengangkatan bertahap guru honorer. Ditambah lagi kita belum tahu berapa sekolah baru yang juga membutuhkan guru. Perkiraan tahun ini 148 ribu guru. Puncak pensiun guru itu terjadi tahun 2022 itu 70 ribu lebih. Jadi sebetulnya jangan lagi ada moratorium,” pungkasnya.
Dia mengatakan rekrutmen setiap tahun harus dilakukan. Sehingga dalam lima tahun ke depan secara bertahap dapat menuntaskan guru honorer yang berjumlah 700 ribu.
“Jadi skemanya sperti itu dan harus konsisten, keberlanjutan, dan tidak boleh lagi ada moratorium. Karena satu dua tahun moratorium pasti amburadul lagi nanti,” katanya di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).
Selain itu, dia kembali meminta agar sekolah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Menurutnya, jika ada perekrutan maka dapat dipastikan jumlah guru honorer akan bertambah.
“Jangan ada lagi pengangkatan guru honorer oleh kepsek. Biarlah pemerintah sekarang ini menyelesaikan guru honorer yang ada. Karena kalau guru honorer diangkat terus oleh sekolah kapan selesainya,” ungkapnya.
Dia pun akan menerbitkan surat edaran untuk pelarang rekrutmen guru honorer. “Saya sudah menyampaikan kepada pak mendagri kemarin. Prinsipnya nanti kan ada surat edaran dari Mendikbud dan Mendagri untuk meminta agar tidak ada rekrutmen honorer. Cukup surat edaran aja,” paparnya.
Jika ada sekolah yang sudah kekurangan guru, maka yang pensiun dapat memperpanjang masa pengabdian. Hal ini menghindari pengangkatan guru honorer baru.
“Guru pensiun memperpanjang masa pengabdian di sekolah itu sambil menunggu diangkat guru pengganti melalui rekrutmen ASN. Tunjangan diambil dari BOS. Sehingga sekolah tidak mengangkat guru honorer,” ujarnta.
Terkait dengan kebutuhan guru, Muhadjir mengatakan setidaknya harus mengangkat 52 ribu. Jumlah tersebut merupakan angka guru pensiun tahun ini.
“Ditambah pengangkatan bertahap guru honorer. Ditambah lagi kita belum tahu berapa sekolah baru yang juga membutuhkan guru. Perkiraan tahun ini 148 ribu guru. Puncak pensiun guru itu terjadi tahun 2022 itu 70 ribu lebih. Jadi sebetulnya jangan lagi ada moratorium,” pungkasnya.
(pur)
Explore More