Sejumlah Direksi PLN Dipenjara, JK: Penegakan Hukum Harus Dievaluasi Ulang
Selasa, 13 Agustus 2019 - 14:41 WIB
Sejumlah Direksi PLN Dipenjara, JK: Penegakan Hukum Harus Dievaluasi Ulang
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah direksi PT PLN (Persero) harus berurusan dengan hukum karena diduga ada praktik penyelewengan proyek. Upaya penegakan hukum ini dinilai menghambat pembangunan infrastruktur, khususnya ketenagalistrikan nasional.
Penegak hukum terlalu intervensi terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga perlu dievaluasi. “Pembangunan infrastruktur itu penting tapi (direksi PLN) takut. Lima direksi PLN terakhir, empat masuk penjara sebabnya tidak jelas. Kita peringatkan juga tapi faktanya masih seperti itu,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara Indonesia Inernational Geothermal Convention & Exhibition 2019 bertajuk ‘Making Geothermal the Energy of Today’ di JCC, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Menurut Wapres, untuk mengantisipasi supaya direksi PLN tidak terjerat dengan masalah hukum perlu perbaikan regulasi. Adapun proses izin harus dibuat tidak ribet dan cepat. “Tanggung jawab juga kita akan buat tidak sepenuhnya berada di PLN sehingga terhindar masalah tidak jelas dianggap merugikan negara,” ujarnya.
Ia mengatakan, penegakan hukum terkait pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya setiap keputusan direksi PLN dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara hitungan bisnis harus menguntungkan, baik dari sisi PLN maupun pengembang swasta.
Tidak hanya itu, kebijakan Presiden juga harus menguntungkan bisnis. “Kalau pejabat dalam membuat keputusan itu merugikan bisnis, ekonomi hancur. Sebab itu selain menguntungkan pengusaha tapi juga harus menguntungkan PLN,” tandasnya.
JK mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat penting untuk menghindari pemadaman total (blackout), seperti yang terjadi baru-baru ini. Ia beranggapan blackout yang terjadi disebabkan karena lambannya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Cadangan listrik tidak jalan ketika terjadi perawatan infrastruktur seperti pembangkit, jaringan transmisi maupun gardu induk. “Blackout itu terjadi karena keterlambatan proses pembangunan infrastruktur. Untuk itu, tambah power tambah tranmisi dan perbaiki sistem,” tuturnya.
Diketahui, sejumlah direksi PLN yang terjerat proses hukum. Mereka di antaranya Sofyan Basir, Nur Pamudji, Dahlan Iskan, dan Eddie Widiono.
Eddie dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi proyek outsourching Costumer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang, 2004-2007. Kasus ini terjadi saat Eddie menjabat sebagai Dirut PLN. Kerugian negara akibat kasus itu mencapai Rp 46,1 miliar.
Selanjutnya Dahlan Iskan juga terjerat proses hukum terkait 21 gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 2011-2013. Dalam kasus itu diduga negara dirugikan hingga Rp 33,218 miliar. Penetapan tersangka pada Dahlan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI.
Lalu Nur Pamudji. Ia menjabat sebagai Direktur PLN menggantikan Dahlan Iskan pada akhir 2011 hingga 2014. Setahun setelah lengser, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI menetapkan Nur Pamudji, sebagai tersangka dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara terkait kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) high speed diesel (HSD). Terakhir Sofyan Basir. Direktur Utama nonaktif Sofyan Basir telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1.
Penegak hukum terlalu intervensi terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga perlu dievaluasi. “Pembangunan infrastruktur itu penting tapi (direksi PLN) takut. Lima direksi PLN terakhir, empat masuk penjara sebabnya tidak jelas. Kita peringatkan juga tapi faktanya masih seperti itu,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara Indonesia Inernational Geothermal Convention & Exhibition 2019 bertajuk ‘Making Geothermal the Energy of Today’ di JCC, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Menurut Wapres, untuk mengantisipasi supaya direksi PLN tidak terjerat dengan masalah hukum perlu perbaikan regulasi. Adapun proses izin harus dibuat tidak ribet dan cepat. “Tanggung jawab juga kita akan buat tidak sepenuhnya berada di PLN sehingga terhindar masalah tidak jelas dianggap merugikan negara,” ujarnya.
Ia mengatakan, penegakan hukum terkait pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya setiap keputusan direksi PLN dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara hitungan bisnis harus menguntungkan, baik dari sisi PLN maupun pengembang swasta.
Tidak hanya itu, kebijakan Presiden juga harus menguntungkan bisnis. “Kalau pejabat dalam membuat keputusan itu merugikan bisnis, ekonomi hancur. Sebab itu selain menguntungkan pengusaha tapi juga harus menguntungkan PLN,” tandasnya.
JK mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sangat penting untuk menghindari pemadaman total (blackout), seperti yang terjadi baru-baru ini. Ia beranggapan blackout yang terjadi disebabkan karena lambannya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Cadangan listrik tidak jalan ketika terjadi perawatan infrastruktur seperti pembangkit, jaringan transmisi maupun gardu induk. “Blackout itu terjadi karena keterlambatan proses pembangunan infrastruktur. Untuk itu, tambah power tambah tranmisi dan perbaiki sistem,” tuturnya.
Diketahui, sejumlah direksi PLN yang terjerat proses hukum. Mereka di antaranya Sofyan Basir, Nur Pamudji, Dahlan Iskan, dan Eddie Widiono.
Eddie dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi proyek outsourching Costumer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang, 2004-2007. Kasus ini terjadi saat Eddie menjabat sebagai Dirut PLN. Kerugian negara akibat kasus itu mencapai Rp 46,1 miliar.
Selanjutnya Dahlan Iskan juga terjerat proses hukum terkait 21 gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 2011-2013. Dalam kasus itu diduga negara dirugikan hingga Rp 33,218 miliar. Penetapan tersangka pada Dahlan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI.
Lalu Nur Pamudji. Ia menjabat sebagai Direktur PLN menggantikan Dahlan Iskan pada akhir 2011 hingga 2014. Setahun setelah lengser, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI menetapkan Nur Pamudji, sebagai tersangka dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara terkait kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) high speed diesel (HSD). Terakhir Sofyan Basir. Direktur Utama nonaktif Sofyan Basir telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1.
(poe)
