Bamsoet Optimistis Munas Golkar Sebelum Oktober
Selasa, 06 Agustus 2019 - 18:48 WIB
Bamsoet Optimistis Munas Golkar Sebelum Oktober
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR sekaligus Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo berkunjung ke kompleks MNC Group tepatnya di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Pria yang akrab disapa Bamsoet ini sempat mengungkapkan optimismenya bahwa Munas Golkar bisa diselenggarakan sebelum Oktober.
“Kalau kita berbicara sesuai jadwal, jadwal munas Partai Golkar itu Januari sampai Desember, kalau keinginan Airlangga (Ketum Golkar) maunya Desember tapi arus bawah kelihatannya menginginkan lebih cepat dari itu sebelum Oktober, sebelum terbentuknya pemerintahan baru. Kenapa? menurut saya ini penting partai-partai pendukung pemerintah konsolidasinya selesai sebelum pemilihan barunya terbentuk,” ujar Bamsoet di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Menurut Bamsoet, partai lain seperti PDIP akan memulai Kongres pada tanggal 8 Agustus di Bali, lalu PKB melakukan Muktamar pada 27 dan 28 Agutus juga di Bali. Untuk itu, ia berharap Golkar juga dalam waktu yang paling lambat September sudah bisa menggelar Munas walaupun sebetulnya yang ideal itu sebelum dari pada pembentukan pemerintahan baru.
Akan tetapi, tentu saja itu semua berpulang pada dinamika partai dan arus bawah Golkar menginginkan itu dilakukan sebelum Oktober. “Kita punya mekanisme di mana semua arus bawah mendesak adanya DPP segera menggelar rapat pleno yang sudah lama tidak dilakukan. Nah, rapat pleno itulah nanti ditentukan waktu Rapimnas forum satu tingkat di bawah Munas, nanti jadwal Munas baru lah ditentukan oleh Rapimnas yang pesertanya dari ketua-ketua DPD tingkat I atau provinsi,” paparnya.
Karena itu, Bamsoet yakin bahwa Munas bisa digelar sebelum Oktober karena rata-rata pengurus Golkar di daerah menginginkan adanya perubahan dan akselerasi yang lebih dinamis untuk Golkar ke depan. Terlebih, sudah ada 189 orang yang menandatangani petisi agar Ketua Umum Golkar segera melakukan rapat pleno.
“Sudah masuk kemarin sudah 189 anggota pleno menandatangi petisi untuk segera ketum menyelenggarakan rapat pleno karena sudah hampir setahun tidak pernah rapat pleno padahal anggara dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar mengatur sekurang-kurangnya dalam dua bulan satu kali rapat pleno,” terang Bamsoet.
“Kalau kita berbicara sesuai jadwal, jadwal munas Partai Golkar itu Januari sampai Desember, kalau keinginan Airlangga (Ketum Golkar) maunya Desember tapi arus bawah kelihatannya menginginkan lebih cepat dari itu sebelum Oktober, sebelum terbentuknya pemerintahan baru. Kenapa? menurut saya ini penting partai-partai pendukung pemerintah konsolidasinya selesai sebelum pemilihan barunya terbentuk,” ujar Bamsoet di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Menurut Bamsoet, partai lain seperti PDIP akan memulai Kongres pada tanggal 8 Agustus di Bali, lalu PKB melakukan Muktamar pada 27 dan 28 Agutus juga di Bali. Untuk itu, ia berharap Golkar juga dalam waktu yang paling lambat September sudah bisa menggelar Munas walaupun sebetulnya yang ideal itu sebelum dari pada pembentukan pemerintahan baru.
Akan tetapi, tentu saja itu semua berpulang pada dinamika partai dan arus bawah Golkar menginginkan itu dilakukan sebelum Oktober. “Kita punya mekanisme di mana semua arus bawah mendesak adanya DPP segera menggelar rapat pleno yang sudah lama tidak dilakukan. Nah, rapat pleno itulah nanti ditentukan waktu Rapimnas forum satu tingkat di bawah Munas, nanti jadwal Munas baru lah ditentukan oleh Rapimnas yang pesertanya dari ketua-ketua DPD tingkat I atau provinsi,” paparnya.
Karena itu, Bamsoet yakin bahwa Munas bisa digelar sebelum Oktober karena rata-rata pengurus Golkar di daerah menginginkan adanya perubahan dan akselerasi yang lebih dinamis untuk Golkar ke depan. Terlebih, sudah ada 189 orang yang menandatangani petisi agar Ketua Umum Golkar segera melakukan rapat pleno.
“Sudah masuk kemarin sudah 189 anggota pleno menandatangi petisi untuk segera ketum menyelenggarakan rapat pleno karena sudah hampir setahun tidak pernah rapat pleno padahal anggara dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar mengatur sekurang-kurangnya dalam dua bulan satu kali rapat pleno,” terang Bamsoet.
(kri)
