PDIP Sebut Tak Tepat Bedakan Menteri dari Parpol atau Profesional
Kamis, 01 Agustus 2019 - 21:04 WIB
PDIP Sebut Tak Tepat Bedakan Menteri dari Parpol atau Profesional
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pihak menginginkan agar di periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi membentuk Kabinet Zaken yang jajaran menterinya diisi dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik (parpol) tertentu.
Dalam periode pertamanya, dari 34 menteri sebanyak 20 orang dari kalangan profesional dan 14 orang dari parpol.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, yang disebut sebagai profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang garapannya. Karena itu, menurutnya tidak tepat untuk mendikotomikan antara menteri yang berlatar belakang profesional dan parpol.
Dia mencontohkan rekan separtainya, mantan gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan politikus dengan latar belakang master S-2 dalam bidang pemerintahan daerah.
"Beliau profesional. Pak Eriko (Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga) ini dalam pemerintahan, legislatif dan manajemen modern, beliau ini profesional sehingga kita tidak perlu dikotomi di antara dua hal tersebut bahwa partai pun terus meningkatkan kemampuan profesionalitasnya demi tanggung jawab," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2019).
Bagi PDIP, profesional saja tidak cukup tanpa memiliki ideologi yang kuat karena setiap menteri harus berbicara tentang arah perkembangan bangsa dan negara ke depan.
"Sehingga siapapun yang menjadi menteri, baik dari jalur di dalam partai maupun di luar partai, itu yang lebih tepat, dia harus punya visi ideologi, harus punya pengalaman untuk rakyat Indonesia terhadap petani Indonesia, buruh, terhadap semua lapisan paling bawah wong cilik dari masyarakat Indonesia," katanya.
Masukan dan protofolio yang diajukan PDIP kepada Presiden Jokowi nantinya berdasarkan pada konsepsi Pancasila dengan cara Trisakti.
"Ini agar kita lebih berdaulat, semakin lebih baik dan semakin kebudayaan. Ini contohnya dalam sumber daya air, menjaga lingkungan," katanya.
Hal tersebut, kata Hasto, juga tercermin di dalam penataan struktur partai di DPD PDIP Jabar yang menempatkan ahli lingkungan.
"Apalagi kalau bicara kabinet maka pertimbangan jauh lebih strategis, tetapi PDIP, Ibu Mega ketika berdiskusi dengan Pak Jokowi itu selalu dilakukan dengan cara khusus sehingga yang kita bahas, portofolio yang kita bahas benar-benar didedikasikan dari bangsa dan negara, bukan untuk berapa kursi PDIP bisa bertambah pada pemilu yang akan datang, bukan untuk itu," katanya.
Dalam periode pertamanya, dari 34 menteri sebanyak 20 orang dari kalangan profesional dan 14 orang dari parpol.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, yang disebut sebagai profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang garapannya. Karena itu, menurutnya tidak tepat untuk mendikotomikan antara menteri yang berlatar belakang profesional dan parpol.
Dia mencontohkan rekan separtainya, mantan gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan politikus dengan latar belakang master S-2 dalam bidang pemerintahan daerah.
"Beliau profesional. Pak Eriko (Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga) ini dalam pemerintahan, legislatif dan manajemen modern, beliau ini profesional sehingga kita tidak perlu dikotomi di antara dua hal tersebut bahwa partai pun terus meningkatkan kemampuan profesionalitasnya demi tanggung jawab," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2019).
Bagi PDIP, profesional saja tidak cukup tanpa memiliki ideologi yang kuat karena setiap menteri harus berbicara tentang arah perkembangan bangsa dan negara ke depan.
"Sehingga siapapun yang menjadi menteri, baik dari jalur di dalam partai maupun di luar partai, itu yang lebih tepat, dia harus punya visi ideologi, harus punya pengalaman untuk rakyat Indonesia terhadap petani Indonesia, buruh, terhadap semua lapisan paling bawah wong cilik dari masyarakat Indonesia," katanya.
Masukan dan protofolio yang diajukan PDIP kepada Presiden Jokowi nantinya berdasarkan pada konsepsi Pancasila dengan cara Trisakti.
"Ini agar kita lebih berdaulat, semakin lebih baik dan semakin kebudayaan. Ini contohnya dalam sumber daya air, menjaga lingkungan," katanya.
Hal tersebut, kata Hasto, juga tercermin di dalam penataan struktur partai di DPD PDIP Jabar yang menempatkan ahli lingkungan.
"Apalagi kalau bicara kabinet maka pertimbangan jauh lebih strategis, tetapi PDIP, Ibu Mega ketika berdiskusi dengan Pak Jokowi itu selalu dilakukan dengan cara khusus sehingga yang kita bahas, portofolio yang kita bahas benar-benar didedikasikan dari bangsa dan negara, bukan untuk berapa kursi PDIP bisa bertambah pada pemilu yang akan datang, bukan untuk itu," katanya.
(cip)
