Jokowi Instruksikan BMKG Bersinergi dengan Pemda
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda). Terutama berkaitan kerawanan-kerawanan yang dimiliki suatu daerah.
“Jalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Tolong beritahukan apa adanya. (kerawanan),” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2019 di Istana Negara, Selasa (23/7/2019).
Jokowi menilai setiap pembangunan di daerah harus mempertimbangkan kerawanan yang ada. “Kalau daerah-daerah yang rawan bencana ya tolong diberitahukan, sampaikan ke daerah. Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan.Tegas-tegas sampaikan,” tegasnya.
Dia mengingatkan jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya. Misalnya ada daerah yang merupakan lempengan tektoknik malah dibangun perumahan.
“Sampaikan apa adanya bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu. Kepada pemerintah daerah baik kepada gubernur, bupati antaupun wali kota,” tuturnya.
Mantan Gubernur Jakarta mengungkapkan pemerintah pusat ataupun daerah dalam membuat kebijakan harus memiliki sensitifitas dengan kondisi alam.
“Kebijakan nasional dan daerah ini harus bersambungan. Harus sensitif semuanya. Harus antisipasif semuanya terhadap kerawanan bencana yang kita miliki. Kita tahu semuanya, kita berada di dalam ring of fire, di dalam kawasan cincin api. Kita tahu semuanya, kita memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Banjir, longsor juga selalu tiap tahun ada,” pungkasnya.
“Jalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Tolong beritahukan apa adanya. (kerawanan),” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2019 di Istana Negara, Selasa (23/7/2019).
Jokowi menilai setiap pembangunan di daerah harus mempertimbangkan kerawanan yang ada. “Kalau daerah-daerah yang rawan bencana ya tolong diberitahukan, sampaikan ke daerah. Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan.Tegas-tegas sampaikan,” tegasnya.
Dia mengingatkan jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya. Misalnya ada daerah yang merupakan lempengan tektoknik malah dibangun perumahan.
“Sampaikan apa adanya bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu. Kepada pemerintah daerah baik kepada gubernur, bupati antaupun wali kota,” tuturnya.
Mantan Gubernur Jakarta mengungkapkan pemerintah pusat ataupun daerah dalam membuat kebijakan harus memiliki sensitifitas dengan kondisi alam.
“Kebijakan nasional dan daerah ini harus bersambungan. Harus sensitif semuanya. Harus antisipasif semuanya terhadap kerawanan bencana yang kita miliki. Kita tahu semuanya, kita berada di dalam ring of fire, di dalam kawasan cincin api. Kita tahu semuanya, kita memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Banjir, longsor juga selalu tiap tahun ada,” pungkasnya.
(cip)