ISNU Berharap Program Strategis NU Bisa Dijalankan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa mengatakan, komposisi menteri kabinet merupakan hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden terpilih yang dibantu Wakilnya, KH. Ma'ruf Amin.

"Kita menyerahkan itu sesuai dengan sistem ketatanegaraan bahwa presiden mempunyai hak prerogratif menentukan calon pembantunya dalam hal ini menteri," ujar Ali usai bertemu Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Menurut Ali, ISNU tak membahas soal jatah menteri kabinet saat bertemu Kiai Ma'ruf Amin. Sebagai organisasi yang bernaung di bawah PBNU, ISNU tetap menempatkan diri sebagai organisasi yang profesional dan intelektual.

Untuk itu, Ali menyebutkan pertemuan dengan Kiai Ma'ruf hanya untuk memberikan masukan kepada Jokowi-Ma'ruf yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

"Jadi kita murni berbicara bangsa dan negara ke depan untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada penyampaian visi beliau," kata mantan anggota BPK RI itu.

NU sebagai organisasi induk ISNU, kata dia, sama seperti organisasi lainnya yang menginginkan agar Indonesia lebih maju dan sejahtera. Dia berharap, program besar dan strategi yang dimiliki NU dapat diakomodasi oleh pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti.

"Yang terpenting adalah bagaimana kepentingan dan program strategis NU itu bisa dijalankan oleh pemerintahan ke depan, siapapun menteri yang akan diajak oleh Pak Jokowi dan Pak Wapres," tukasnya.