Dinilai Tak Etis, Pemulangan Habib Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi
Jum'at, 12 Juli 2019 - 18:54 WIB
Dinilai Tak Etis, Pemulangan Habib Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Khrisna Hasibuan menilai tidak etis jika pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air dijadikan syarat rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bara meminta Jokowi untuk menolak jika pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dijadikan sebagai syarat rekonsiliasi.
"Mengenai persyaratan pemulangan Habib Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan tersebut, karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Sebab, kata dia, rekonsiliasi dengan pemulangan Habib Rizieq adalah dua hal berbeda. "Kasus Habib Rizieq itu adalah kasus hukum tersendiri," katanya.
Mengenai rekonsiliasi, dia mengakui dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi setelah Pilpres digelar. Terlebih, diakuinya bahwa Pilpres 2019 sangat panas situasinya, karena menimbulkan polarisasi di masyarakat maupun menimbulkan luka di masyarakat.
"Tidak etis (Jadi syarat rekonsiliasi-red) dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi, seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa," ujarnya.
Bara meminta Jokowi untuk menolak jika pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dijadikan sebagai syarat rekonsiliasi.
"Mengenai persyaratan pemulangan Habib Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan tersebut, karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Sebab, kata dia, rekonsiliasi dengan pemulangan Habib Rizieq adalah dua hal berbeda. "Kasus Habib Rizieq itu adalah kasus hukum tersendiri," katanya.
Mengenai rekonsiliasi, dia mengakui dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi setelah Pilpres digelar. Terlebih, diakuinya bahwa Pilpres 2019 sangat panas situasinya, karena menimbulkan polarisasi di masyarakat maupun menimbulkan luka di masyarakat.
"Tidak etis (Jadi syarat rekonsiliasi-red) dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi, seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa," ujarnya.
(dam)
