Elite Golkar Jabar Bantah Penunjukkan Plt DPD Tingkat II Berkaitan dengan Munas

BANDUNG - Ramainya perbincangan soal penunjukkan pelaksana tugas (Plt) ketua DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota yang disebut-sebut berkaitan dengan agenda musyawarah nasional (munas) dibantah elite Partai Golkar Jawa Barat.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara menegaskan, penunjukkan Plt ketua DPD yang juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Jabar sama sekali tidak berkaitan dengan agenda Munas Partai Golkar yang akan digelar Desember 2019 mendatang.

"Soal penunjukkan Plt ketua DPD kabupaten/kota di Jabar itu tidak terkait Munas," tegas Iswara di Bandung, Sabtu (6/7/2019).

Iswara menyatakan, penunjukkan Plt ketua DPD tingkat II tersebut semata-mata dikarenakan habisnya masa jabatan ketua definitif. Sehingga, pihaknya menunjuk Plt agar roda organisasi tidak terganggu.

"Jadi, itu tidak terkait dengan munas, ini memang masalah organisasi saja, soal periodesiasi," tegasnya lagi.

Alasan yang sama, lanjut Iswara, juga terjadi pada persoalan dimana sejumlah kabupaten/kota mendesak digelarnya musyawarah daerah luar biasa (musdalub). Iswara pun membantah bahwa hal itu berkaitan dengan agenda Munas Partai Golkar.

"Soal permintaan musdalub dari PK (pengurus kecamatan), kami mempedomani sesuai aturan yang ada. Contoh Kota Cirebon, lima PK dari lima kecamatan meminta musdalub. Akhirnya, atas seizin DPP, juga sudah kami Plt-kan sesuai dengan aturan," jelasnya.

Lebih lanjut Iswara mengatakan, terkait agenda Munas Partai Golkar, Sebanyak 27 DPD Partai Golkar dari total 27 kabupaten/kota di Jabar sudah bulat mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar.

"Di Jabar, baik provinsi, kabupaten/kota, hingga internal pengurus solid mendukung Pak Airlangga, dukungannya kepada Pak Airlangga sudah final," tegasnya lagi.