Pemerintah Tengah Menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

JAKARTA - Pemerintah sedang menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan (RIPK). RIPK ini akan mengawal rencana aksi kemajuan budaya untuk lima tahun kedepan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, RIPK ini tengah digodok di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dia menjelaskan, RIPK ini penting sebab kebudayaan ini bersifat abstrak sehingga harus ada kesepakatan sehingga kebudayaan Indonesia bisa maju dengan cepat.

"Sedang digodok di Kemenko PMK. Isinya program aksi selama 5 tahun ke depan. Bagaimana langkah-langkah untuk memajukan kebudayan kita," kata Muhadjir usai Seminar Nasional Kebangsaan dengan topik Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Selain Mendikbud, seminar ini juga menghadirkan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dan juga Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Mendikbud menjelaskan, di dalam RIPK ini isu sentra yang akan digarap ialah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara superpower dibidang kebudayaan. Capaian itu bisa terjadi dengan mengeksplorasi sumber-sumber kebudayaan lokal untuk menjadi puncak kebudayaan nasional.

Dia mengungkapkan, Unesco sangat bangga dengan Indonesia karena kita adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menerangkan, kementerian/lembaga yang terlibat dalam penyusunan RIPK ini terdiri dari 8 kementerian/lembaga.

Selain Kemendikbud, katanya, ada pula Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan juga Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga negara yang bisa menjadikan produk budaya memiliki nilai tambah. Dia berharap, RIPK ini akan bisa selesai dalam waktu dekat untuk menjadi pegangan bagi instansi yang akan bertugas memajukan kebudayaan Indonesia.

Guru besar Universitas Negeri Malang ini menyampaikan, program-program pemajuan kebudayaan itu sendiri akan diharmonisasi diseluruh kementerian/lembaga.

Selain program, katanya, pemerintah juga akan mengalokasikan dana alokasi kebudayaan (DAK) yang juga akan bisa membantu para budayawan dan juga pekerja kreatif agar bisa menciptakan kreasi dan karya.

Sementara Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menerangkan, DAK kebudayaan saat ini masih taraf diskusi di Kementerian Keuangan dan diperkirakan akan jadi dianggarkan pada tahun 2020.

Pembahasan juga terkait dengan lembaga pengelola DAK yang saat ini masih dikomunikasikan dengan Kemenpan dan RB. "Jumlahnya (DAK) masih diskusi dengan Kemenkeu," jelasnya.

Hilmar menjelaskan, seminar ini digagas sebagai respon perkembangan terakhir di Indonesia yang telah melalui berbagai gejolaj sosial, ekonomi dan juga politik. Melalui seminar inipula diharapkan akan ada gagasan untuk memikirkan langkah-langkah pemajuan kebudayaan kedepan.

Hilmar menjelaskan, setelah semjinar ini akan ada tindak lanjut yang hasilnya akan disampaikan ke berbagai pihak sehingga bs memperkuat kembali gerakan kebangsaan di tanah air.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, menilai seminar kebudayaan ini menjadi momentum yang baik guna menyerap pendapat berbagai elemen bangsa.

"Sebelum kita maju untuk dapat solusi dan rencana kerja konkret, kita harus sepakat masalahnya apa, akar masalahnya, definisi kebudayaan apa karena luas sekali. Yang mana definisi kebudayaan yang kita sepakati agar mencari solusinya. Semua itu berorientasi masa depan," ujarnya.