Polemik Cuitan Rekonsiliasi, Gerindra Tegaskan Tak Khianati Pendukung 02
Rabu, 03 Juli 2019 - 12:27 WIB
Polemik Cuitan Rekonsiliasi, Gerindra Tegaskan Tak Khianati Pendukung 02
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade angkat bicara soal cuitan akun resmi Partai Gerindra pada Selasa (2/7) kemarin, yang dinilai oleh para pendukung Prabowo-Sandi sebagai bentuk pengkhianatan.
Pasalnya, akun tersebut mencuitkan soal polarisasi dan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Serta, tawaran posisi strategis di pemerintahan agar kubu oposisi bisa mengimplementasikan visi misi Prabowo-Sandi. Bahkan, cuitan tersebut mengundang kritik dari Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Putra Jaya Husin.
“Yang pasti tujuan silaturahim pak Prabowo dan pak Jokowi ada beberapa hal. Pertama, menurunkan tensi dan polarisasi antarpendukung, kedua juga mari kita merajut kembali kebersamaan sebagai anak bangsa karena kompetisi sudah selesai,” kata Andre saat dikonfirmasi SINDOnews.com di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Menurut Andre, tentu polarisasi pascapilpres ini harus diakhiri dan semua anak bangsa kembali bersatu. Dan lagi, Prabowo-Sandi juga memikirkan bagaimana nasib para pendukung 02 dan juga ulama yang tersangkut masalah hukum akibat pilpres ini.
“Bagaimanapun juga kita harus memikirkan ratusan orang pendukung kita yang bermasalah gara-gara pilpres, ada yang ditahan, termasuk ulama juga. Itu yang akan kita lakukan,” terangnya.
Ditanya soal kebenaran tawaran strategis di pemerintahan, Andre tidak menjawab.
Berikut cuitan yang ditulis akun resmi Partai Gerindra @Gerindra pada Selasa (2/7).
“Beberapa pihak menilai upaya rekonsiliasi Jokowi dan Pak @prabowo perlu dilakukan dalam waktu yang dekat. Hal ini untuk mengurangi dampak polarisasi politik yang terus meruncing pasca hasil putusan MK,” tulis admin dalam cuitan pertamanya.
Tetapi, yang membuat para pendukung 02 memanas adalah cuitan ke-7 sampai ke-9 yang berisi soal tawaran yang menguntungkan bagi Prabowo dan 80 juta pemilihnya berupa jabatan penting di pemerintahan bagi kubu oposisi.
“Yang menjadi pertanyaan saat ini apakah tawaran tersebut menguntungkan untuk Pak @prabowo yang juga berarti harus menguntungkan bagi 80 jutaan rakyat Indonesia yang telah memilihnya?,” tulis admin Partai Gerindra.
“Namun kemungkinan besar tawaran yang diberikan tidaklah akan menguntungkan Pak @prabowo dan 80 jutaan rakyat Indonesia yang telah memilihnya,”.
“Yang dimaksud menguntungkan di sini adalah posisi penting di pemerintahan yang dapat digunakan kubu oposisi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan visi-misi Prabowo-Sandi,” urai admin.
Lalu, di akhir kultweet, admin menuliskan “Pada intinya yang harus disadari adalah rekonsiliasi ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Jangan kita menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah pemerintahan yang notabene kebijakannya tidak menguntungkan rakyat,” tutupnya.
Anggota BPN, Putra Jaya Husin mengkritik keras cuitan tersebut. Dia menyindir bahwa oposisi dengan jabatan strategis di pemerintahan tentu menghilangkan status oposisinya.
“Bagaimana caranya ‘Oposisi’ dapat menggunakan ‘Posisi Penting di Pemerintahan’..? Untuk menggunakan Posisi Penting di Pemerintahan dengan cara Bergabung dengan Pemerintahan, tentunya bukan lagi disebut Oposisi..”
Pasalnya, akun tersebut mencuitkan soal polarisasi dan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Serta, tawaran posisi strategis di pemerintahan agar kubu oposisi bisa mengimplementasikan visi misi Prabowo-Sandi. Bahkan, cuitan tersebut mengundang kritik dari Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Putra Jaya Husin.
“Yang pasti tujuan silaturahim pak Prabowo dan pak Jokowi ada beberapa hal. Pertama, menurunkan tensi dan polarisasi antarpendukung, kedua juga mari kita merajut kembali kebersamaan sebagai anak bangsa karena kompetisi sudah selesai,” kata Andre saat dikonfirmasi SINDOnews.com di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Menurut Andre, tentu polarisasi pascapilpres ini harus diakhiri dan semua anak bangsa kembali bersatu. Dan lagi, Prabowo-Sandi juga memikirkan bagaimana nasib para pendukung 02 dan juga ulama yang tersangkut masalah hukum akibat pilpres ini.
“Bagaimanapun juga kita harus memikirkan ratusan orang pendukung kita yang bermasalah gara-gara pilpres, ada yang ditahan, termasuk ulama juga. Itu yang akan kita lakukan,” terangnya.
Ditanya soal kebenaran tawaran strategis di pemerintahan, Andre tidak menjawab.
Berikut cuitan yang ditulis akun resmi Partai Gerindra @Gerindra pada Selasa (2/7).
“Beberapa pihak menilai upaya rekonsiliasi Jokowi dan Pak @prabowo perlu dilakukan dalam waktu yang dekat. Hal ini untuk mengurangi dampak polarisasi politik yang terus meruncing pasca hasil putusan MK,” tulis admin dalam cuitan pertamanya.
Tetapi, yang membuat para pendukung 02 memanas adalah cuitan ke-7 sampai ke-9 yang berisi soal tawaran yang menguntungkan bagi Prabowo dan 80 juta pemilihnya berupa jabatan penting di pemerintahan bagi kubu oposisi.
“Yang menjadi pertanyaan saat ini apakah tawaran tersebut menguntungkan untuk Pak @prabowo yang juga berarti harus menguntungkan bagi 80 jutaan rakyat Indonesia yang telah memilihnya?,” tulis admin Partai Gerindra.
“Namun kemungkinan besar tawaran yang diberikan tidaklah akan menguntungkan Pak @prabowo dan 80 jutaan rakyat Indonesia yang telah memilihnya,”.
“Yang dimaksud menguntungkan di sini adalah posisi penting di pemerintahan yang dapat digunakan kubu oposisi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan visi-misi Prabowo-Sandi,” urai admin.
Lalu, di akhir kultweet, admin menuliskan “Pada intinya yang harus disadari adalah rekonsiliasi ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Jangan kita menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah pemerintahan yang notabene kebijakannya tidak menguntungkan rakyat,” tutupnya.
Anggota BPN, Putra Jaya Husin mengkritik keras cuitan tersebut. Dia menyindir bahwa oposisi dengan jabatan strategis di pemerintahan tentu menghilangkan status oposisinya.
“Bagaimana caranya ‘Oposisi’ dapat menggunakan ‘Posisi Penting di Pemerintahan’..? Untuk menggunakan Posisi Penting di Pemerintahan dengan cara Bergabung dengan Pemerintahan, tentunya bukan lagi disebut Oposisi..”
(pur)
