Radikalisme Kampus Harus Dicegah Sejak Rekrutmen Mahasiswa

JAKARTA - Komisi X DPR prihatin atas temuan sejumlah universitas di dalam negeri yang terpapar radikalisme. Untuk itu, DPR mengimbau agar radikalisme ini dapat dicegah sejak hulu yakni pada tahapan rekrutmen calon mahasiswa dan mahasiswi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati berpandangan, dalam mengatasi mahasiswa yang terpapar paham radikal harus dilakukan dengan cara simultan dan strategis. “Kita harus berangkat dengan memperbaiki hulu yakni proses rekrutmen calon mahasiswa,” kata Reni di Kompeks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Momentum penerimaan mahasiswa baru seperti saat ini menjadi langkah awal untuk memastikan calon mahasiswa memilik catatan yang baik, tidak sekadar soal catatan kelakuan baik serta nilai akademik saja, tapi juga menyangkut berbagai hal yang berpotensi terpapar radikalisme. “Namun, dari sisi bagaimana catatan dalam kegiatan keagamaan yang kerap menjadi pemicu paham radikalisme bersemai,” ucap Reni.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini juga mendorong pihak perguruan tinggi untuk memastikan kegiatan di kampus baik melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat lebih aktif dalam mengembangkan kegiatan yang mendorong kreativitas dan inovasi yang berbasiskan moderasi.

“Rektor dan segenap civitas akademika harus memastikan kegiatan di lingkungan kampus harus berbasiskan spirit moderasi. Mata kuliah Pancasila bukan mata kuliah komplementer, tetapi mata kuliah dasar yang terinternalisasi di seluruh civitas akademika,” tambahnya.

Sebelumnya, Riset SETARA sejumlah kampus di dalam negeri telah terpapar radikalisme. Pertama, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung yang mencapai 45%; kedua UIN Syarief Hidayatullah Jakarta dengan skor 33%; ketiga, Universitas Mataram 32%; IPB 24%; UNY 22%; Universitas Brawijaya 13%; UGM 12%, ITB 10%; Unair 8% dan UI 7%.