MKGR Dukung Bambang Soesatyo Jadi Calon Ketum Golkar
Selasa, 02 Juli 2019 - 12:51 WIB
MKGR Dukung Bambang Soesatyo Jadi Calon Ketum Golkar
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima dukungan dari organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.
"Berbagai capaian yang diperoleh Partai Golkar pada Pemilu 2019 ini masih belum maksimal. Target 110 kursi DPR gagal dicapai. Bahkan malah menurun dari 91 kursi pada periode 2014-2019, menjadi hanya 85 kursi di periode 2019-2024. Kehilangan 6 kursi 1,2 juta suara tak pernah terjadi di era kepemimpinan Pak Akbar Tandjung, Pak Jusuf Kalla, hinggap Pak Aburizal Bakrie," tutur Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Arman Amir saat memberikan dukungan kepada Bamsoet di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Arman menyampaikan harapan keluarga besar MKGR agar kelak saat memimpin Partai Golkar, Bamsoet bisa memulai tradisi luhur bahwa jabatan ketua umum (ketum) cukup satu periode.Dengan demikian, lanjut dia, regenerasi kepemimpinan partai bisa berjalan, sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk ambil bagian dalam perjuangan politik di Partai Golkar.
"Di Pemilu 2019 lalu, mesin organisasi tidak berjalan. Tidak ada rapat harian, rapat pleno, maupun rapat koordinasi yang bisa dijadikan pegangan bagi perjuangan Partai Golkar. Bahkan, Badan Saksi Nasional yang merupakan perintah rakernas tidak terbentuk," tutur Arman.
Menanggapi berbagai aspirasi dari pengurus MKGR, Bamsoet yang pernah menjadi Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2016 sependapat bahwa rapat harian, koordinasi, maupun pleno adalah jantungnya organisasi.
Dia mengatakan, melalui rapat, berbagai pengurus bisa memberikan masukan dan menyumbangkan ide-ide pemikirannya sehingga menghidupkan mesin kerja organisasi.
"Mekanisme rapat harian, koordinasi atau pleno diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar. Pengambilan keputusan pun harus sesuai dengan AD/ART Partai. Karenanya, bagaimana keputusan rapat akan sesuai dengan AD/ART jika tidak melalui mekanisme rapat yang ada," tutur Bamsoet.
Oleh karena itu, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar sangat memahami keprihatinan DPD Partai Golkar daerah yang menginginkan roda partai dijalankan sesuai AD/ART yang ada. Termasuk usulan peniadaan pelaksana tugas (Plt) pimpinan daerah karena bersifat pemaksaan.
"Saya sangat memperhatikan aspirasi dari daerah-daerah yang menginginkan zero Plt dalam kepengurusan DPP Partai Golkar mendatang. Ke depan pendekatan kekeluargaan akan lebih ditonjolkan. Jika ada pelanggaran di daerah, pembinaan harus didahulukan. Bukan langsung melakukan Plt kepemimpinan," tuturnya.
"Berbagai capaian yang diperoleh Partai Golkar pada Pemilu 2019 ini masih belum maksimal. Target 110 kursi DPR gagal dicapai. Bahkan malah menurun dari 91 kursi pada periode 2014-2019, menjadi hanya 85 kursi di periode 2019-2024. Kehilangan 6 kursi 1,2 juta suara tak pernah terjadi di era kepemimpinan Pak Akbar Tandjung, Pak Jusuf Kalla, hinggap Pak Aburizal Bakrie," tutur Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Arman Amir saat memberikan dukungan kepada Bamsoet di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Arman menyampaikan harapan keluarga besar MKGR agar kelak saat memimpin Partai Golkar, Bamsoet bisa memulai tradisi luhur bahwa jabatan ketua umum (ketum) cukup satu periode.Dengan demikian, lanjut dia, regenerasi kepemimpinan partai bisa berjalan, sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk ambil bagian dalam perjuangan politik di Partai Golkar.
"Di Pemilu 2019 lalu, mesin organisasi tidak berjalan. Tidak ada rapat harian, rapat pleno, maupun rapat koordinasi yang bisa dijadikan pegangan bagi perjuangan Partai Golkar. Bahkan, Badan Saksi Nasional yang merupakan perintah rakernas tidak terbentuk," tutur Arman.
Menanggapi berbagai aspirasi dari pengurus MKGR, Bamsoet yang pernah menjadi Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2016 sependapat bahwa rapat harian, koordinasi, maupun pleno adalah jantungnya organisasi.
Dia mengatakan, melalui rapat, berbagai pengurus bisa memberikan masukan dan menyumbangkan ide-ide pemikirannya sehingga menghidupkan mesin kerja organisasi.
"Mekanisme rapat harian, koordinasi atau pleno diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar. Pengambilan keputusan pun harus sesuai dengan AD/ART Partai. Karenanya, bagaimana keputusan rapat akan sesuai dengan AD/ART jika tidak melalui mekanisme rapat yang ada," tutur Bamsoet.
Oleh karena itu, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar sangat memahami keprihatinan DPD Partai Golkar daerah yang menginginkan roda partai dijalankan sesuai AD/ART yang ada. Termasuk usulan peniadaan pelaksana tugas (Plt) pimpinan daerah karena bersifat pemaksaan.
"Saya sangat memperhatikan aspirasi dari daerah-daerah yang menginginkan zero Plt dalam kepengurusan DPP Partai Golkar mendatang. Ke depan pendekatan kekeluargaan akan lebih ditonjolkan. Jika ada pelanggaran di daerah, pembinaan harus didahulukan. Bukan langsung melakukan Plt kepemimpinan," tuturnya.
(dam)
