Kisruh PPDB, DPR Desak Manipulasi Domisili Diusut Tuntas
Senin, 01 Juli 2019 - 12:37 WIB
Kisruh PPDB, DPR Desak Manipulasi Domisili Diusut Tuntas
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menyayangkan praktik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui mekanisme zonasi sebesar 80% justru membuka ruang praktik manipulasi domisili. Pihaknya mendapatkan laporan ada orang tua murid yang melakukan manipulasi domisili agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit.
“Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini,” kata Reni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Reni, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Karena itu, Anggota Legislatif dari Sukabumi ini meminya agar praktik curang tersebut harus diusut tuntas. “Terkait dengan dugaan praktik manipulasi domisili, pemerintah harus melakukan investigasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” desak Reni.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menilai, persoalan di lapangan akibat penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan perbaikan. “Kita sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya,” pintanya.
Lebih dari itu, Reni meminta agar pemerintah melakukan pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan PPDB. Sehingga, praktik kecurangan bisa dihindari dan tujuan dari PPDB itu bisa tercapai. “Pengawasan mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan,” tandasnya.
“Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini,” kata Reni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Reni, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Karena itu, Anggota Legislatif dari Sukabumi ini meminya agar praktik curang tersebut harus diusut tuntas. “Terkait dengan dugaan praktik manipulasi domisili, pemerintah harus melakukan investigasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” desak Reni.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menilai, persoalan di lapangan akibat penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan perbaikan. “Kita sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya,” pintanya.
Lebih dari itu, Reni meminta agar pemerintah melakukan pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan PPDB. Sehingga, praktik kecurangan bisa dihindari dan tujuan dari PPDB itu bisa tercapai. “Pengawasan mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan,” tandasnya.
(cip)
