Munas Golkar Diminta Jangan Cuma Jadi Ajang Pergantian Ketua Umum
Munas Golkar Diminta Jangan Cuma Jadi Ajang Pergantian Ketua Umum
A
A
A
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dinilai harus dilaksanakan pada akhir masa bakti pengurus Golkar 2014-2019. Tidak dimajukan, tidak pula dimundurkan.
Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar bahwa periodesasi satu kepemimpinan/kepengurusan DPP adalah lima tahun.
Tahun 2019 adalah akhir dari periodesasi DPP Partai Golkar periode 2014-2019, tepatnyaBulan Desember. Sebab munas sebelumnya digelar Desember 2014 di Bali.
"Munas yang akan datang itu harus menjadi media untuk melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh terhadap apa yang dialami partai selama satu periode ke belakang yang sangat penuh dengan dinamika dan cobaan, termasuk terkait hasil Pemilu 2019," kata Doli, Selasa (25/6/2019).
Evaluasi secara komprehensif, lanjut dia, melibatkan bukan saja DPP sebagai penanggung jawab tertinggi, tetapi juga tanggung jawab dari seluruh stakeholder partai, para pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dari para caleg.
"Jadi Munas jangan dan bukan hanya melulu soal kontestasi perebutan jabatan Ketua Umum saja. Harus dibangun kesadaran baru untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Serta mensyukuri, bahwa dengan situasi sulit yang dialami itu, Golkar masih bisa meraih hasil 85 kursi, jumlah kursi kedua terbesar di DPR," tuturnya.
Doli berharaap dalam kontestasi perebutan jabatan ketua umum, para calon seharusnya lebih banyak mengedepankan penyampaian visi baru, misi baru, dan program baru untuk memenangkan Golkar di Pemilu 2024.
"Bukan terjebak dan mundur melihat ke belakang dengan polemik mencari-cari salah orang per orang. Dengan catatan seperti itu, siapa saja dipersilakan untuk maju menjadi calon ketua umum," katanya.
Dia mendukung Ketua Umum Airlangga yang telah menyampaikan visi, gagasan, dan agenda-agenda pemenangan Golkar hingga di Pemilu 2024.
"Jadi bagi DPD Partai Golkar Sumatera Utara, kami berterima kasih dan Airlangga layak untuk didukung kembali untuk menjabat Ketua Umum dalam satu periode hingga lima tahun mendatang," ujarnya.
Sementara, kata dia, Bambang Soesatyo atau siapa pun nanti yang akan ikut mencalonkan diri juga sebagai calon Ketua Umum dipersilakan untuk menyampaikan gagasan alternatif ke depan untuk dikontestasikan.
"Jangan bicara kembali ke belakang, apalagi menyerang orang per orang. Itu akan kontraproduktif buat Golkar ke depan," tututrnya.
Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar bahwa periodesasi satu kepemimpinan/kepengurusan DPP adalah lima tahun.
Tahun 2019 adalah akhir dari periodesasi DPP Partai Golkar periode 2014-2019, tepatnyaBulan Desember. Sebab munas sebelumnya digelar Desember 2014 di Bali.
"Munas yang akan datang itu harus menjadi media untuk melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh terhadap apa yang dialami partai selama satu periode ke belakang yang sangat penuh dengan dinamika dan cobaan, termasuk terkait hasil Pemilu 2019," kata Doli, Selasa (25/6/2019).
Evaluasi secara komprehensif, lanjut dia, melibatkan bukan saja DPP sebagai penanggung jawab tertinggi, tetapi juga tanggung jawab dari seluruh stakeholder partai, para pimpinan DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dari para caleg.
"Jadi Munas jangan dan bukan hanya melulu soal kontestasi perebutan jabatan Ketua Umum saja. Harus dibangun kesadaran baru untuk tidak mengulangi apa yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Serta mensyukuri, bahwa dengan situasi sulit yang dialami itu, Golkar masih bisa meraih hasil 85 kursi, jumlah kursi kedua terbesar di DPR," tuturnya.
Doli berharaap dalam kontestasi perebutan jabatan ketua umum, para calon seharusnya lebih banyak mengedepankan penyampaian visi baru, misi baru, dan program baru untuk memenangkan Golkar di Pemilu 2024.
"Bukan terjebak dan mundur melihat ke belakang dengan polemik mencari-cari salah orang per orang. Dengan catatan seperti itu, siapa saja dipersilakan untuk maju menjadi calon ketua umum," katanya.
Dia mendukung Ketua Umum Airlangga yang telah menyampaikan visi, gagasan, dan agenda-agenda pemenangan Golkar hingga di Pemilu 2024.
"Jadi bagi DPD Partai Golkar Sumatera Utara, kami berterima kasih dan Airlangga layak untuk didukung kembali untuk menjabat Ketua Umum dalam satu periode hingga lima tahun mendatang," ujarnya.
Sementara, kata dia, Bambang Soesatyo atau siapa pun nanti yang akan ikut mencalonkan diri juga sebagai calon Ketua Umum dipersilakan untuk menyampaikan gagasan alternatif ke depan untuk dikontestasikan.
"Jangan bicara kembali ke belakang, apalagi menyerang orang per orang. Itu akan kontraproduktif buat Golkar ke depan," tututrnya.
(dam)
Explore More