Seleksi Capim KPK Libatkan BNN dan BNPT Dinilai Permudah Pansel
Minggu, 23 Juni 2019 - 14:41 WIB
Seleksi Capim KPK Libatkan BNN dan BNPT Dinilai Permudah Pansel
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyambut baik keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang melibatkan Badan Narkortika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Selain menyaring para pendaftar dari penyalahgunaan narkoba dan paparan ideologi selain Pancasila, Pansel kian mempermudah kerja Presiden dan DPR dalam memutuskan nanti.
"Persyaratan calon pimpinan KPK itu sudah ada di Undang-Undang (UU Nomor 30/2002 tentang KPK). Nah yang dilakukan Pansel untuk meminimalisir, mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara," kata Masinton saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (23/6/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, memang sudah selayaknya pelibatan dua lembaga negara itu, khususnya BNPT dilakukan supaya pimpinan lembaga negara yang terpilih nantinya merupakan orang yang bersih dari paham dan ideologi selain Pancasila.
"Apalagi yang dilakukan seleksi secara terbuka, dia harus clear and clean dari paham ideologi lain di luar Pancasila," ujar Masinton.
Karena itu, Masinton mendukung upaya Pansel dalam pelibatan BNN dan BNPT. Terlebih, pada seleksi sebelumnya juga sudah melibatkan lembaga kain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Polri.
Dengan masukan banyaknya lembaga negara hang ahli di bidangnya masing-masing itu juga mempermudah kerja Presiden dan DPR dalam memutuskan capim KPK nanti. "Pansel juga memudahkan tugas presiden dan DPR dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK," tambah Masinton.
Selain menyaring para pendaftar dari penyalahgunaan narkoba dan paparan ideologi selain Pancasila, Pansel kian mempermudah kerja Presiden dan DPR dalam memutuskan nanti.
"Persyaratan calon pimpinan KPK itu sudah ada di Undang-Undang (UU Nomor 30/2002 tentang KPK). Nah yang dilakukan Pansel untuk meminimalisir, mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara," kata Masinton saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (23/6/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, memang sudah selayaknya pelibatan dua lembaga negara itu, khususnya BNPT dilakukan supaya pimpinan lembaga negara yang terpilih nantinya merupakan orang yang bersih dari paham dan ideologi selain Pancasila.
"Apalagi yang dilakukan seleksi secara terbuka, dia harus clear and clean dari paham ideologi lain di luar Pancasila," ujar Masinton.
Karena itu, Masinton mendukung upaya Pansel dalam pelibatan BNN dan BNPT. Terlebih, pada seleksi sebelumnya juga sudah melibatkan lembaga kain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Polri.
Dengan masukan banyaknya lembaga negara hang ahli di bidangnya masing-masing itu juga mempermudah kerja Presiden dan DPR dalam memutuskan capim KPK nanti. "Pansel juga memudahkan tugas presiden dan DPR dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK," tambah Masinton.
(maf)
