Penangguhan Penahanan Soenarko, Hendropriyono: Tak Ada Intervensi Hukum

JAKARTA - Penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko oleh Polri dalam kasus dugaan kepemilikan senjata dinilai sebagai keputusan terbaik. Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan, meski penangguhan penahanan dilakukan setelah adanya permintaan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Kapolri Jenderal Tito, namun hal itu dinilai bukan sebagai bentuk intervensi hukum.

"Engga. Itu kan tidak ada hubungan Panglima TNI sama purnawirawan, tidak ada hubungan karena ada hak secara yudisial, secara hukum sah, jadi sah- sah aja yang penting adalah bahwa pasti sudah terjadi kesepahaman," tutur Hendropriyono di sela halal bi halal Purnawirawan TNI di Gedung The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Menurutnya, penangguhan penahanan tidak mungkin begitu saja diputuskan tanpa sebuah pertimbangan yang matang dari Polri. "Sepanjang keamanan rakyat terjamin, saya kira keputusan apapun, kita harapkan terbaik. Kita yang paling penting keamanan rakyat," katanya.

Mantan Panglima Kodam Brawijaya ini mengatakan bahwa penangguhan penahanan Soenarko tidak mungkin hanya karena permintaan dari Panglima TNI saja.

"Menurut saya itu sudah konsensus. Seperti biasa kalau tentara kan sebelum putuskan sesuatu, pasti ada sidang dulu rapat, tukar menukar (pikiran) meskipun di tentara tidak ada demokrasi. Tentara itu adalah bottom up. Dalam suatu keputusan kebijaksanaan harus didasarkan pada pendapat dari dasar naik ke atas. Tapi gak ada demokrasi karena tentara tidak kenal demokrasi," katanya.

Menurutnya, keputusan penangguhan penahanan Soenarko sudah sesuai prosedur hukum. "Yang sudah dijalankan itu satu keputusan yang terbaik yang diambil. Yang pertama pasti untuk kebaikan seluruh rakyat, baru perorangan. Tidak mungkin ada keputusan untungkan perorangan, rugikan masyarakat. Kita negara Pancasila sifatnya kolektif, bukan individualis. Kalau individualis itu ideologinya orang lain," katanya.