Bawaslu Tidak Menghadirkan Saksi dan Ahli dalam Persidangan MK
Rabu, 19 Juni 2019 - 07:33 WIB
Bawaslu Tidak Menghadirkan Saksi dan Ahli dalam Persidangan MK
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, lembaganya tidak akan melakukan perbaikan jawaban. Pihaknya hanya akan menambah pembuktian yang rencananya sudah diserahkan sebelum sidang pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi pemohon di MK hari ini.
"Kemudian Bawaslu tidak memberikan kesaksian atau akan memanggil para saksi dan keterangan ahli," kata Fritz di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Menurut Fritz, keterangan jawaban yang disampaikan lembaganya sebenarnya berupa laporan atas pengawasan yang sudah dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi. Termasuk pengawasan dan pemeriksaan sengketa pemilu yang sudah dilakukan Bawaslu.
Fritz mengatakan, beberapa bukti yang diajukan seperti surat pencegahan kepada masing-masing paslon presiden dan wakil presiden, para menteri dan kepala daerah agar menghindari pelanggaran pemilu, kemudian pengawasan kampanye pemutakhiran data pemilih dari DPTHP berjenjang.
Selain itu, lanjut Fritz, beberapa hasil putusan perkara yang sudah diperiksa Bawaslu atau status laporan yang disampaikan kepada lembaganya, ditambah perkara yang ditangani Gakkumdu yang sudah lolos ke pengadilan dengan pidana pemilu berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan Bawaslu.
"Kemudian status laporan apakah dilanjutkan atau tidak. Jadi yang kami sampaikan data-data milik kita bawaslu yang kami miliki sendiri dalam proses pengawasan," ujarnya.
"Kemudian Bawaslu tidak memberikan kesaksian atau akan memanggil para saksi dan keterangan ahli," kata Fritz di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Menurut Fritz, keterangan jawaban yang disampaikan lembaganya sebenarnya berupa laporan atas pengawasan yang sudah dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan Provinsi. Termasuk pengawasan dan pemeriksaan sengketa pemilu yang sudah dilakukan Bawaslu.
Fritz mengatakan, beberapa bukti yang diajukan seperti surat pencegahan kepada masing-masing paslon presiden dan wakil presiden, para menteri dan kepala daerah agar menghindari pelanggaran pemilu, kemudian pengawasan kampanye pemutakhiran data pemilih dari DPTHP berjenjang.
Selain itu, lanjut Fritz, beberapa hasil putusan perkara yang sudah diperiksa Bawaslu atau status laporan yang disampaikan kepada lembaganya, ditambah perkara yang ditangani Gakkumdu yang sudah lolos ke pengadilan dengan pidana pemilu berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan Bawaslu.
"Kemudian status laporan apakah dilanjutkan atau tidak. Jadi yang kami sampaikan data-data milik kita bawaslu yang kami miliki sendiri dalam proses pengawasan," ujarnya.
(pur)
