BPN Khawatirkan Integritas Hakim MK, Ini Respons Jubir TKN
Minggu, 26 Mei 2019 - 15:04 WIB
BPN Khawatirkan Integritas Hakim MK, Ini Respons Jubir TKN
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadziliy meminta kepada Cawapres nomor urut 02, Sandiaga S Uno agar berhenti bersandiwara dengan membenarkan apa yang disampaikan Ketua Tim Hukum 02 di MK, Bambang Widjojanto (BW) tentang kekhawatiran MK bagian dari rezim korup.
"Apa yang disampaikannya bukan pernyataan yang etis, kecuali berupaya untuk menggiring opini tentang MK atas perkara yang dihadapinya," kata Ace dalam pers rilisnya, Minggu (26/5/2019).
Menurut Ace, sikap BW dianggap tidak tepat karena belum apa-apa, mantan Wakil Ketua KPK itu sudah meragukan kredibilitas dan integritas Hakim MK. Menurutnya, MK adalah lembaga negara yang merdeka dan sudah teruji kemandiriannya dalam proses pengambilan putusan.
"Sehingga tidak bisa didikte oleh intimidasi opini dan juga cara2 mobokrasi dengan tekanan mobilisasi massa yang selama digunakan kubu 02," ujarnya.
Ace menganggap, proses persidangan di MK juga terbuka dan prosesnya cukup transparan. Menurut dia, semua pihak bisa mengikuti berbagai argumen, dalil-dalil dan juga bukti yang diangkat dalam persidangan bisa dilihat publik. Sehingga jika sampai merekayasa saksi akan mudah diketahui publik.
Kata Politikus Partai Golkar ini, di era keterbukaan seperti ini, BW masih saja berpikir bahwa seolah hidup seperti di massa era Orde Baru. "BW jangan sibuk bermain opini, fokus saja ke penyiapan bukti-bukti persidangan. Selama ini kubu 02 miskin dengan bukti hanya mengandalkan drama kalah karena dicurangi," ucap dia.
Kata Ace, pernyataan BW sungguh tidak menunjukan bahwa dirinya itu seorang yang pernah menjadi Pimpinan KPK yakni bahwa pimpinan KPK itu juga produk dari proses politik di mana dirinya dipilih oleh DPR.
Sama halnya, kata Ace, dengan para Hakim MK. Ia menjelaskan, Hakim MK juga ada yang dipilih pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR yang merupakan lembaga tinggi negara. Katanya, Ketiga lembaga tinggi negara ini memiliki independensi masing-masing. Menurut Ace, mereka memilih para Hakim MK itu dengan berbagai pertimbangan dan tidak dapat dipengaruhi misalnya oleh pemerintahan, apalagi mendikte.
Dengan demikian, lanjut Ace, seharusnya BW berkaca pada diri sendiri apakah setiap orang yang dipilih dari lembaga negara itu betul-betul korup? Padahal dirinya juga menjadi bagian dari Pimpinan KPK dipilih oleh lembaga DPR. Dikatakan Ace, pernyataan BW menunjukan sikap yang skeptis dan tidak percaya kepada MK. Sehingga hal itu berpotensi menjadi preseden yang sangat buruk terhadap MK.
"Belum apa-apa sudah menuduh yang tidak-tidak. Itu sama artinya kalau dia kalah dalam gugatannya ke MK, dia akan mengatakan bahwa MK itu korup. Padahal bisa jadi pasangan dalam hal-hal bukti-buktinya tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meyakinkan MK," tandasnya.
"Apa yang disampaikannya bukan pernyataan yang etis, kecuali berupaya untuk menggiring opini tentang MK atas perkara yang dihadapinya," kata Ace dalam pers rilisnya, Minggu (26/5/2019).
Menurut Ace, sikap BW dianggap tidak tepat karena belum apa-apa, mantan Wakil Ketua KPK itu sudah meragukan kredibilitas dan integritas Hakim MK. Menurutnya, MK adalah lembaga negara yang merdeka dan sudah teruji kemandiriannya dalam proses pengambilan putusan.
"Sehingga tidak bisa didikte oleh intimidasi opini dan juga cara2 mobokrasi dengan tekanan mobilisasi massa yang selama digunakan kubu 02," ujarnya.
Ace menganggap, proses persidangan di MK juga terbuka dan prosesnya cukup transparan. Menurut dia, semua pihak bisa mengikuti berbagai argumen, dalil-dalil dan juga bukti yang diangkat dalam persidangan bisa dilihat publik. Sehingga jika sampai merekayasa saksi akan mudah diketahui publik.
Kata Politikus Partai Golkar ini, di era keterbukaan seperti ini, BW masih saja berpikir bahwa seolah hidup seperti di massa era Orde Baru. "BW jangan sibuk bermain opini, fokus saja ke penyiapan bukti-bukti persidangan. Selama ini kubu 02 miskin dengan bukti hanya mengandalkan drama kalah karena dicurangi," ucap dia.
Kata Ace, pernyataan BW sungguh tidak menunjukan bahwa dirinya itu seorang yang pernah menjadi Pimpinan KPK yakni bahwa pimpinan KPK itu juga produk dari proses politik di mana dirinya dipilih oleh DPR.
Sama halnya, kata Ace, dengan para Hakim MK. Ia menjelaskan, Hakim MK juga ada yang dipilih pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR yang merupakan lembaga tinggi negara. Katanya, Ketiga lembaga tinggi negara ini memiliki independensi masing-masing. Menurut Ace, mereka memilih para Hakim MK itu dengan berbagai pertimbangan dan tidak dapat dipengaruhi misalnya oleh pemerintahan, apalagi mendikte.
Dengan demikian, lanjut Ace, seharusnya BW berkaca pada diri sendiri apakah setiap orang yang dipilih dari lembaga negara itu betul-betul korup? Padahal dirinya juga menjadi bagian dari Pimpinan KPK dipilih oleh lembaga DPR. Dikatakan Ace, pernyataan BW menunjukan sikap yang skeptis dan tidak percaya kepada MK. Sehingga hal itu berpotensi menjadi preseden yang sangat buruk terhadap MK.
"Belum apa-apa sudah menuduh yang tidak-tidak. Itu sama artinya kalau dia kalah dalam gugatannya ke MK, dia akan mengatakan bahwa MK itu korup. Padahal bisa jadi pasangan dalam hal-hal bukti-buktinya tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meyakinkan MK," tandasnya.
(pur)
