Diminta Bawa Bukti yang Cukup ke MK, TKN: BW Jangan Banyak Sandiwara
Diminta Bawa Bukti yang Cukup ke MK, TKN: BW Jangan Banyak Sandiwara
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni menilai negatif sikap yang ditunjukkan Ketua tim Hukum gugatan MK paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Bambang Widjojanto (BW) saat mendaftar ke MK.
Menurut Toni, sapaan akrabnya, narasi yang disampaikan mantan Wakil Ketua KPK tersebut terlihat sangat politis. "Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di MK dengan membawa bukti hukum bukan retorika kosong," kata Toni kepada SINDOnews, Minggu (26/5/2019).
Toni menganggap, dari sejak awal datang ke MK, BW sudah membawa konspirasi bahwa mereka telah dihalang-halangi. Menurutnya, tidak ada yang menghalang-halangi. Sebab sejak tanggal 21-22 banyak jalan di Jakarta Pusat yang ditutup karena kericuhan aksi demonstrasi yang diprovokasi kubu Prabowo.
"Jadi jangan banyak Sandiwara. Bawa saja bukti hukum yang cukup. Berdebat hukum di persidangan. Retorika politis tidak laku di MK," ujar Sekjen DPP PSI ini.
Menurutnya, MK adalah institusi independen dan terhormat. Tidak ada yang bisa mengintervensi termasuk pemerintah. Karenanya, mengatakan MK bagian dari pemerintahan adalah sebuah retorika politik yang tidak berguna.
"Mungkin retorika diperlukan BW untuk menutupi ketidaksiapan BPN membuktikan tuduhan provokatif mereka selama ini bahwa terjadi kecurangan yang bersifat TSM dan brutal," tandasnya.
Menurut Toni, sapaan akrabnya, narasi yang disampaikan mantan Wakil Ketua KPK tersebut terlihat sangat politis. "Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di MK dengan membawa bukti hukum bukan retorika kosong," kata Toni kepada SINDOnews, Minggu (26/5/2019).
Toni menganggap, dari sejak awal datang ke MK, BW sudah membawa konspirasi bahwa mereka telah dihalang-halangi. Menurutnya, tidak ada yang menghalang-halangi. Sebab sejak tanggal 21-22 banyak jalan di Jakarta Pusat yang ditutup karena kericuhan aksi demonstrasi yang diprovokasi kubu Prabowo.
"Jadi jangan banyak Sandiwara. Bawa saja bukti hukum yang cukup. Berdebat hukum di persidangan. Retorika politis tidak laku di MK," ujar Sekjen DPP PSI ini.
Menurutnya, MK adalah institusi independen dan terhormat. Tidak ada yang bisa mengintervensi termasuk pemerintah. Karenanya, mengatakan MK bagian dari pemerintahan adalah sebuah retorika politik yang tidak berguna.
"Mungkin retorika diperlukan BW untuk menutupi ketidaksiapan BPN membuktikan tuduhan provokatif mereka selama ini bahwa terjadi kecurangan yang bersifat TSM dan brutal," tandasnya.
(pur)
Explore More