Datangi Komnas HAM, IKB UI Desak Investigasi Meninggalnya Ratusan KPPS
Selasa, 14 Mei 2019 - 13:01 WIB
Datangi Komnas HAM, IKB UI Desak Investigasi Meninggalnya Ratusan KPPS
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) , Menteng, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Kedatangan mereka untuk meminta Komnas HAM mendorong pemerintah melakukan investigasi meninggalnya petugas pemilu saat menjalankan tugas pada Pemilu Serentak 2019.
Koordinator Advokasi Hukum IKB UI, Djuju Purwantoro meminta Komnas HAM mendorong pemerintah proaktif merespons dan melakukan investigasi demi mengungkap meninggalnya ratusan petugas pemilu.
"Mendorong pemerintah mengungkap tuntas sebab akibat kasus kematian tersebut, yaitu membentuk tim gabungan pencari fakta yang profesional dan independen," kata Djuju di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (16/5/2019).
IKB UI juga meminta pemerintah menetapkan peristiwa meninggalnya ratusan petugas pemilu sebagai bencana nasional.
"Meminta kepada pemerintah agar peristiwa tersebut sebagai bencana yang luar biasa secara nasional," ujarnya.
Djuju juga mendesak Komnas HAM membawa kasus ini ke forum lembaga HAM internasional.
Tak hanya kepada Komnas HAM, desakan juga disampaikan IKB UI kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menerbitkan surat perintah kepada dokter ahli forensik mengautopsi petugas pemilu yang meninggal.
"Serta meminta pemerintah untuk bertanggung jawab penuh kepada semua korban dengan memberikan santunan kesehatan dan kematian yang layak melebihi peratutan perundang-undangan," tuturnya.
Kedatangan mereka untuk meminta Komnas HAM mendorong pemerintah melakukan investigasi meninggalnya petugas pemilu saat menjalankan tugas pada Pemilu Serentak 2019.
Koordinator Advokasi Hukum IKB UI, Djuju Purwantoro meminta Komnas HAM mendorong pemerintah proaktif merespons dan melakukan investigasi demi mengungkap meninggalnya ratusan petugas pemilu.
"Mendorong pemerintah mengungkap tuntas sebab akibat kasus kematian tersebut, yaitu membentuk tim gabungan pencari fakta yang profesional dan independen," kata Djuju di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (16/5/2019).
IKB UI juga meminta pemerintah menetapkan peristiwa meninggalnya ratusan petugas pemilu sebagai bencana nasional.
"Meminta kepada pemerintah agar peristiwa tersebut sebagai bencana yang luar biasa secara nasional," ujarnya.
Djuju juga mendesak Komnas HAM membawa kasus ini ke forum lembaga HAM internasional.
Tak hanya kepada Komnas HAM, desakan juga disampaikan IKB UI kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menerbitkan surat perintah kepada dokter ahli forensik mengautopsi petugas pemilu yang meninggal.
"Serta meminta pemerintah untuk bertanggung jawab penuh kepada semua korban dengan memberikan santunan kesehatan dan kematian yang layak melebihi peratutan perundang-undangan," tuturnya.
(dam)
