Wali Kota Bogor Ajak Kepala Dinas dan Camat ke Gedung KPK
Jum'at, 26 April 2019 - 14:38 WIB
Wali Kota Bogor Ajak Kepala Dinas dan Camat ke Gedung KPK
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (26/4/2019).Keduanya datang bersama seluruh kepala dinas dan camat di Kota Bogor.
Bima mengatakan, kedatangannya tersebut untuk menyerahkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saya meminta semua dinas, lengkap para camat lengkap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ya memang sudah online sudah disubmit tadi ada beberapa revisi karena ada beberapa pergeseran," ujar Bima di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Bima berharap momentum ini dimanfaatkan para pejabat Pemkot Bogor untuk benar-benar menjauhi korupsi."Supaya teman-teman dinas merasakan bagaimana suasana gedung KPK di sini tidak main-main dengan hal ini," jelas Bima.
Dia mengungkapkan, nantinya para pejabat Pemkot Bogor akan mendapatkan pembekalan dari pimpinan KPK untuk lima tahun ke depan.
"Juga nanti akan ada pembekalan dari pimpinan KPK seluruhnya jadi setelah saya menyampaikan dan pak wakil menyampaikan dan seluruh kepala dinas menyampaikan LHKPN kami minta dibekali untuk lima tahun ke depan," tuturnya.
Bima mengatakan, kedatangannya tersebut untuk menyerahkan Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saya meminta semua dinas, lengkap para camat lengkap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ya memang sudah online sudah disubmit tadi ada beberapa revisi karena ada beberapa pergeseran," ujar Bima di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Bima berharap momentum ini dimanfaatkan para pejabat Pemkot Bogor untuk benar-benar menjauhi korupsi."Supaya teman-teman dinas merasakan bagaimana suasana gedung KPK di sini tidak main-main dengan hal ini," jelas Bima.
Dia mengungkapkan, nantinya para pejabat Pemkot Bogor akan mendapatkan pembekalan dari pimpinan KPK untuk lima tahun ke depan.
"Juga nanti akan ada pembekalan dari pimpinan KPK seluruhnya jadi setelah saya menyampaikan dan pak wakil menyampaikan dan seluruh kepala dinas menyampaikan LHKPN kami minta dibekali untuk lima tahun ke depan," tuturnya.
(dam)
