Menhan Minta Prajurit TNI Waspadai Ancaman Jelang Pemilu

MEDAN - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengimbau kepada seluruh prajurit TNI untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk ancaman yang akan mengganggu pesta demokrasi memilih calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) pada 17 April mendatang.

“Tentara itu harus tahu ancaman apa yang terjadi di negara ini, harus tahu. Ancaman itu harus dicermati dan diantisipasi. Jangan sampai terdadak, prajurit harus tahu dari atas sampai ke bawah. Nanti pimpinan yang akan menjabarkan (ancaman),” ujarnya saat penyerahan bantuan 50 unit sepeda motor trail produksi PT Pindad kepada Makodam l Bukit Barisan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (10/4/2019).

Ryamizard menyebut , penyelenggaraan Pemilu 2019 ini menghabiskan anggaran sebesar Rp25 triliun. Jangan sampai dalam pelaksanaannya terjadi konflik di masyarakat sebab dampaknya sangat merugikan bangsa Indonesia. “Jangan sampa pesta demokrasi inii berdarah-darah. Kasihan rakyat. Jangan sampai soal politik bermusuh musuhan, persaudaraan jadi renggang, itu enggak benar. Pada 2004 saya pernah katakan jangan berdarah darah kan enggak juga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ryamizard juga mengimbau kepada seluruh prajurit TNI untuk bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Apalagi pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi. “Tunjukkan kita netral, tentara profesional, tidak boleh cawi-cawi sana sini. Walaupun Prabowo teman saya, satu letting. Angkatan saya banyak yang mendukung Prabowo enggak apa-apa itu kawan juga. Jangan sampai berseberangan kawan jadi musuh enggak baik, itu saya bilang kampungan,” katanya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menilai, politik bukan merupakan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, Ryamizard menilai salah jika politik digunakan untuk mencapai kekuasaan. Terkait dengan pelibatan TNl dalam pengamanan pemilu, Ryamizard menyebut, harus ada aturan yang jelas. Dalam undang- undang disebutkan, apabila aparat kepolisian tidak mampu maka kepala daerah yang berwenang meminta bantuan kepada TNI.

“Sebenarnya polisi enggak boleh minta bantuan, yang boleh minta bantuan kepala daerah. Jangan sampai sudah capai-capai dan berkorban disalahkan pula. Makanya aturan pelibatannya harus jelas. Bersama-sama polisi harus, enggak boleh bermusuhan tapi tugas pokok enggak sama, di tentara saja berbeda. Jangan di sama-samain, itu enggak profesional. Kita bantu polisi dimana tempatnya.,” ujar Ryamizard.

Ryamizard berharap pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai. Untuk itu, seluruh prajurit harus siaga penuh mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin bakal terjadi. Mantan Pangkostrad ini juga mengingatkan tentang ancaman pembentukan khilafah di Indonesia. “Mereka sudah masuk ke mahasiswa, para siswa dan pondok pesantren. Ini saya minta waspadai. Sebab 30 tahun lagi mereka sudah jadi pemimpin mungkin presiden, menteri atau, gubernur. Yang khilafah-khilafah itu bahaya, Itu harus kita hancurkan,” ucapnya.

Sebab Indonesia bukan negara khilafah melainkan negara Pancasila. Sejak didirikan oleh para pahlawan bangsa, Indonesia bukan merupakan negara agama tetapi negara yang bangsanya beragama. “Yang enggak suka Pancasila keluar saja dari Indonesia, cari negara yang khilafah. Di sini negara Pancasila. Ini yang harus kita waspadai, itu ancamam kita sekarang,” tegasnya.