Soal Peretasan Akun, Kubu Prabowo-Sandi Nilai Ada yang Kalap
Sabtu, 06 April 2019 - 14:56 WIB
Soal Peretasan Akun, Kubu Prabowo-Sandi Nilai Ada yang Kalap
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Indra menggangap kasus peretasan yang menimpa politikus Partai Demokrat mendeskreditkan pasangan Prabowo-Sandi.
"Misalnya fitnah tidak salat jumat lah dan lain-lain. Menurut kami ini serius karena ada pihak yang tak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara meretas lawan politik atau orang tertentu," ujar Indra dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di d'Consulate Resto, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/4/2019).
Indra mendorong, anggota BPN yang merasa akunnnya diretas agar melaporkan kasus tersebut ke polisi. Ia berharap, pihak aparat mau mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Dia menganggap pelaku peretasan bisa dikenai pasal berlapis. Sebab, selain peretasan di situ juga terjadi penyebaran informasi bohong dan tindakan mengkloning atau membajak. Menurutnya, para pelaku terancam hukuman 6-8 tahun penjara.
"Jadi ini bukan orang sekadar iseng ya. Kami menduga ini dilakukan oleh orang yang punya kemampuan, baik kemampuan finansial, infrastruktur dan endorser. Ini motif ekonominya tak terlihat tapi motif politik," pungkasnya.
"Misalnya fitnah tidak salat jumat lah dan lain-lain. Menurut kami ini serius karena ada pihak yang tak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara meretas lawan politik atau orang tertentu," ujar Indra dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, di d'Consulate Resto, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/4/2019).
Indra mendorong, anggota BPN yang merasa akunnnya diretas agar melaporkan kasus tersebut ke polisi. Ia berharap, pihak aparat mau mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Dia menganggap pelaku peretasan bisa dikenai pasal berlapis. Sebab, selain peretasan di situ juga terjadi penyebaran informasi bohong dan tindakan mengkloning atau membajak. Menurutnya, para pelaku terancam hukuman 6-8 tahun penjara.
"Jadi ini bukan orang sekadar iseng ya. Kami menduga ini dilakukan oleh orang yang punya kemampuan, baik kemampuan finansial, infrastruktur dan endorser. Ini motif ekonominya tak terlihat tapi motif politik," pungkasnya.
(kri)
