PKH dan BPNT Tahap Kedua Mulai Dicairkan Serentak

TANGERANG - Pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua dilakukan serentak di seluruh Indonesia mulai Selasa (2/4).

Hal ini sesuai dengan target pemerintah yang mencairkan kedua bansos itu awal April. “Mulai hari ini seluruh KPM PKH dan BPNT dapat mencairkan dana mereka melalui Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasamita saat melakukan sosialisasi bantuan sosial PKH dan BPNT di Gedung Serbaguna Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (2/4).

Di hadapan 1.200 keluarga penerima manfaat (KPM) dari Kecamatan Legok, Curug, dan Panongan, Mensos meminta agar bahwa bantuan PKH dan BPNT harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemenuhan gizi anak, sekolah, dan disisihkan untuk modal membuka usaha.

“Anak-anak juga harus terus sekolah agar mereka cerdas dan pintar,” pesannya. Bantuan sosial untuk Provinsi Banten yang disalurkan ditahap dua Rp210.398.750.000 untuk 312.875 KPM, sedangkan BPNT Rp50.290.203.370 untuk 475.482 KPM.

Selain itu, Kemensos juga mencairkan bantuan sosial KUBE sebesar Rp1,6 miliar untuk 800 keluarga dan bantuan sosial e-Warong dan KUBE Jasa sebesar Rp2,25 mi liar untuk 150 kelompok. “Tolong bantuan PKH dan BPNT ini digunakan sebaik-baiknya,” tandas Mensos.

Saat dialog interaktif, salah seorang KPM bernama Iin mengaku bahwa setiap bulan dirinya mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2PK didampingi pendamping PKH.

Dalam pertemuan, dia belajar mengelola keuangan, menyisihkannya untuk bekal membuka usaha, pola asuh terhadap anak, dan pentingnya memberikan makanan bergizi pada anak sebagai generasi penerus bangsa. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan, saat ini angka kemiskinan di Provinsi Banten terus menurun.

Pada 2018, angka kemiskinan turun menjadi 5,2%. Penurunan ini salah satunya karena intervensi berbagai bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat. “Dengan adanya pemerintah pusat yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo baik melalui PKH nontunai dan BPNT di Provinsi Banten, luar biasa dampaknya,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang menyatakan bahwa bantuan sosial PKH dan BPNT nyata dampaknya kepada masyarakat. Dia juga mengapresiasi peran pendamping PKH dalam mendorong kemandirian KPM.

“PKH dan BPNT merupakan program pemerintah pusat yang sudah terbukti hasilnya. Ini nyata dampaknya dalam membantu masyarakat. Ini bukan hoaks atau berita bohong,” katanya. Jumlah penerima bantuan sosial PKH untuk Kabupaten Tangerang mencapai 93.924 KPM.

Sedangkan BPNT sebanyak 131.555 KPM, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berjumlah 300 keluarga, dan bantuan e-Warong dan KUBE Jasa untuk 28 kelompok. Total bantuan mencapai Rp204.222.825.000.

Untuk Provinsi Banten, PKH diberikan untuk 312.875 KPM, BPNT/Rastra untuk 475.482 KPM, KUBE untuk 800 keluarga, e-Warong dan KUBE Jasa untuk 150 kelompok. Total bantuan mencapai Rp732.968.535.110. (Sunu Hastoro)