Kebijakan Pemerintah Jokowi Dinilai Berefek Nyata
Selasa, 19 Maret 2019 - 20:59 WIB
Kebijakan Pemerintah Jokowi Dinilai Berefek Nyata
A
A
A
JAKARTA - Selama empat tahun, Pemerintah Joko Widodo dinilai telah menggulirkan banyak kebijakan yang mempunyai efek sosial dan ekonomi nyata yang dirasakan oleh masyarakat banyak.
Pada periode berikutnya, 2019-2024, jika dipercaya kembali, Jokowi berencana menjalankan program "Indonesia Maju" yang memprioritaskan pembangunan manusia, daya saing ekonomi, seni dan budaya, supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan. Program ini meneruskan berbagai capaian yang telah berhasil ditorehkan pemerintah selama ini.
Kendati ada beberapa target yang belum dicapai, pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih berbagai kemajuan telah terlihat nyata dan patut mendapat apresiasi.
Bahkan, Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen itu menilai keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,3% mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yakni di angka 4-5% merupakan suatu prestasi positif.
“Dalam hal ketenagakerjaan sudah mulai dekat dengan target,” katanya, Selasa (19/3/2019) di Jakarta.
Dia menambahkan keberhasilan pemerintah menurunkan rasio tingkat kemiskinan dari double digit menjadi 9,82 persen total populasi Indonesia juga patut diapresiasi.
“Jika kita melihat dalam dua tahun belakangan ini anggaran untuk bantuan sosial meningkat dari Rp138 triliun ke Rp180 triliun. Naiknya hampir Rp40 triliun, ini cukup membantu mengurangi kemiskinan. Jadi harus dilanjutkan,” lanjutnya.
Mengenai target menurunkan ketimpangan ekonomi yang masih dinilai cukup berat, Lana mengatakan Indonesia perlu adanya kesinambungan kebijakan ekonomi jangka panjang yang disepakati pemimpin negara dari satu rezim ke rezim lainya.
“Khusus target Rasio Gini, dalam waktu dua tahun memang hanya turun 0,3 persen. Memang tidak mudah mengatur ketimpangan karena ketimpangan seperti gini koifisien itu terkait dengan tingkat pendapatan orang paling kaya dan tingkat pendapatan orang paling bawah. Ya kalau yang paling kaya makin kaya dengan cepat, yang paling bawah susah untuk mengejar. Disitu diluar kontrol pemerintah,” ujarnya.
Lana juga memuji program tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Keberadaan tiga kartu tersebut menurut BPS cukup membantu mengurangi tingkat kemiskinan,
“Perbaikan secara terus menerus harus dilakukan. Mungkin di masa mendatang, bansos tidak sekadar kasih uang tunai, tapi juga sebagai kail untuk menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Sekarang juga sudah bergulir dengan dana desa, itu pun juga meningkatkan ketenagakerjaan di pedesaan. Jangan sampai program ini terhenti,” tuturnya.
Pada periode berikutnya, 2019-2024, jika dipercaya kembali, Jokowi berencana menjalankan program "Indonesia Maju" yang memprioritaskan pembangunan manusia, daya saing ekonomi, seni dan budaya, supremasi hukum, pertahanan, dan keamanan. Program ini meneruskan berbagai capaian yang telah berhasil ditorehkan pemerintah selama ini.
Kendati ada beberapa target yang belum dicapai, pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih berbagai kemajuan telah terlihat nyata dan patut mendapat apresiasi.
Bahkan, Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen itu menilai keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,3% mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yakni di angka 4-5% merupakan suatu prestasi positif.
“Dalam hal ketenagakerjaan sudah mulai dekat dengan target,” katanya, Selasa (19/3/2019) di Jakarta.
Dia menambahkan keberhasilan pemerintah menurunkan rasio tingkat kemiskinan dari double digit menjadi 9,82 persen total populasi Indonesia juga patut diapresiasi.
“Jika kita melihat dalam dua tahun belakangan ini anggaran untuk bantuan sosial meningkat dari Rp138 triliun ke Rp180 triliun. Naiknya hampir Rp40 triliun, ini cukup membantu mengurangi kemiskinan. Jadi harus dilanjutkan,” lanjutnya.
Mengenai target menurunkan ketimpangan ekonomi yang masih dinilai cukup berat, Lana mengatakan Indonesia perlu adanya kesinambungan kebijakan ekonomi jangka panjang yang disepakati pemimpin negara dari satu rezim ke rezim lainya.
“Khusus target Rasio Gini, dalam waktu dua tahun memang hanya turun 0,3 persen. Memang tidak mudah mengatur ketimpangan karena ketimpangan seperti gini koifisien itu terkait dengan tingkat pendapatan orang paling kaya dan tingkat pendapatan orang paling bawah. Ya kalau yang paling kaya makin kaya dengan cepat, yang paling bawah susah untuk mengejar. Disitu diluar kontrol pemerintah,” ujarnya.
Lana juga memuji program tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Keberadaan tiga kartu tersebut menurut BPS cukup membantu mengurangi tingkat kemiskinan,
“Perbaikan secara terus menerus harus dilakukan. Mungkin di masa mendatang, bansos tidak sekadar kasih uang tunai, tapi juga sebagai kail untuk menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Sekarang juga sudah bergulir dengan dana desa, itu pun juga meningkatkan ketenagakerjaan di pedesaan. Jangan sampai program ini terhenti,” tuturnya.
(dam)
