Kerap Kebakaran, Infrastruktur Lapas Dinilai Perlu Direvitalisasi
Selasa, 19 Maret 2019 - 07:01 WIB
Kerap Kebakaran, Infrastruktur Lapas Dinilai Perlu Direvitalisasi
A
A
A
JAKARTA - Permasalahan kelebihan kapasitas warga binaan hingga kasus kebakaran belakangan rawan terjadi di lapas dan rutan di Indonesia. Bahkan, berbagai kalangan menekankan, perbaikan infrastruktur untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan baik narapidana, maupun petugas, perlu dilakukan.
Menanggapi itu, Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto memastikan, dalam hal ini, pihaknya selalu mengutamakan keselamatan bagi narapidana.
"Setelahnya (berbagai peristiwa kebakaran dan bencana) ada pengusulan anggaran tanggap darurat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana," ujar Ade, Senin (18/3/2019).
Tim tanggap darurat itu, kata Ade dipastikan telah dibekali pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana, serta menghitung kerusakan yang ditimbulkan.
Langkah inilah yang setidaknya diterapkan ketika api menghanguskan Cabang Rutan Sinabang, Aceh, Minggu (17/3) dini hari. Sebanyak 82 warga binaan langsung dievakuasi ke Polres Simeuleu.
"Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan," jelas Ade.
Meski begitu, agar pemenuhan hak asasi manusia (HAM) lebih maksimal diterapkan pada narapidana dan sipir, Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo tetap menyarankan perbaikan infrastuktur lapas pada pemerintah. Dia mengamati lapas di Indonesia kebanyakan warisan dari zaman kolonial Belanda.
"Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda," kata Kisnu.
Kisnu pun mencontohkan, peristiwa kebakaran Lapas di Provinsi Aceh. Kisnu berpandangan, insiden kebakaran itu bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Lapas.
"Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa," tuturnya.
Menanggapi itu, Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto memastikan, dalam hal ini, pihaknya selalu mengutamakan keselamatan bagi narapidana.
"Setelahnya (berbagai peristiwa kebakaran dan bencana) ada pengusulan anggaran tanggap darurat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana," ujar Ade, Senin (18/3/2019).
Tim tanggap darurat itu, kata Ade dipastikan telah dibekali pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015. Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana, serta menghitung kerusakan yang ditimbulkan.
Langkah inilah yang setidaknya diterapkan ketika api menghanguskan Cabang Rutan Sinabang, Aceh, Minggu (17/3) dini hari. Sebanyak 82 warga binaan langsung dievakuasi ke Polres Simeuleu.
"Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan," jelas Ade.
Meski begitu, agar pemenuhan hak asasi manusia (HAM) lebih maksimal diterapkan pada narapidana dan sipir, Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo tetap menyarankan perbaikan infrastuktur lapas pada pemerintah. Dia mengamati lapas di Indonesia kebanyakan warisan dari zaman kolonial Belanda.
"Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda," kata Kisnu.
Kisnu pun mencontohkan, peristiwa kebakaran Lapas di Provinsi Aceh. Kisnu berpandangan, insiden kebakaran itu bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Lapas.
"Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa," tuturnya.
(maf)
