Cegah Fraud, BPJS Kesehatan Gandeng ICW
Cegah Fraud, BPJS Kesehatan Gandeng ICW
A
A
A
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mencegah potensi fraud atau tindak kecurangan di program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta kemarin.
Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, sebagai badan penyelenggara JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya mengedepankan prinsip good governance.
Salah satu upayanya adalah dengan melibatkan pengawasan dari lembaga independen masyarakat untuk menekan potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN-KIS. “Untuk itu, BPJS Kesehatan menggandeng ICW untuk memperkuat lini pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS,” katanya.
Lewat kerja sama ini, ICW akan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan kesehatan di lapangan. Terkait temuan dugaan fraud di lapangan, ICW diharapkan dapat melakukan konfirmasi kepada BPJS Kesehatan terlebih dulu sehingga bisa bersama-sama memverifikasi keabsahan temuan tersebut sebelum dibuka kepada publik.
“Kami juga berharap masyarakat bisa turut berpartisipasi melaporkan kepada kami apabila menemukan hal-hal yang mengarah pada potensi fraud. Mari kita bersama mengawal jalannya Program JKN-KIS ini,” kata Bayu.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, ICW akan mempelajari lebih lanjut mengenai titik rawan potensi kecurangan dalam sistem yang dikelola BPJS Kesehatan.
Apakah memang potensi kecurangan itu terjadi karena kelemahan mekanisme, atau sistem kontrol yang tidak banyak atau tidak ada ataukah karena perilaku pejabat di daerah yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya dalam sistem yang dibangun. (Neneng Zubaidah)
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta kemarin.
Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, sebagai badan penyelenggara JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya mengedepankan prinsip good governance.
Salah satu upayanya adalah dengan melibatkan pengawasan dari lembaga independen masyarakat untuk menekan potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN-KIS. “Untuk itu, BPJS Kesehatan menggandeng ICW untuk memperkuat lini pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS,” katanya.
Lewat kerja sama ini, ICW akan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan kesehatan di lapangan. Terkait temuan dugaan fraud di lapangan, ICW diharapkan dapat melakukan konfirmasi kepada BPJS Kesehatan terlebih dulu sehingga bisa bersama-sama memverifikasi keabsahan temuan tersebut sebelum dibuka kepada publik.
“Kami juga berharap masyarakat bisa turut berpartisipasi melaporkan kepada kami apabila menemukan hal-hal yang mengarah pada potensi fraud. Mari kita bersama mengawal jalannya Program JKN-KIS ini,” kata Bayu.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, ICW akan mempelajari lebih lanjut mengenai titik rawan potensi kecurangan dalam sistem yang dikelola BPJS Kesehatan.
Apakah memang potensi kecurangan itu terjadi karena kelemahan mekanisme, atau sistem kontrol yang tidak banyak atau tidak ada ataukah karena perilaku pejabat di daerah yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya dalam sistem yang dibangun. (Neneng Zubaidah)
(nfl)
Explore More