Jokowi Sebut Isu Kriminalisasi Ulama Kebohongan Belaka
Senin, 11 Maret 2019 - 09:44 WIB
Jokowi Sebut Isu Kriminalisasi Ulama Kebohongan Belaka
A
A
A
PALEMBANG - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengecam adanya isu kriminalisasi ulama yang mencuat saat kepemimpinannya. Menurut Jokowi, isu kriminalisasi di era kepemimpinannya adalah kebohongan belaka.
Menurut Jokowi, tindakan kriminalisasi harus dihukum. Dia mencontohkan, setiap perbuatan harus ada konsekuensinya.
“Saya berikan contoh soal isu kriminalisasi ulama katanya mulai Jokowi presiden banyak kriminalisasi ulama, ulama yang mana pertanyaan saya, yang namanya kriminalisasi itu seperti apa? Kalau dia tidak bersalah tidak mungkin pemerintah menghukum kalau dia bersalah ya harus kita Ingatkan melalui peraturan hukum,” kata Joko Widodo seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Minggu, (10/3/2019).
Menurut Presiden ke-7 RI itu Indonesia adalah negara republik yang memiliki ketetapan hukum. Artinya, kata dia, tidak ada satu pun orang yang melakukan pelanggaran di hadapan hukum tidak menerima sanksi.
“Saya katakan bahwa ada menteri yang salah ya langsung dihukum, bupati yang salah masuk sel, siapa pun karena negara kita adalah negara hukum jangan sampai masuk sel disebut kriminalisasi,” ujar Joko Widodo.
Menurut Wali Kota Solo tersebut dia berharap kepada pendukungnya di Palembang bisa menjernihkan suasana. Agar nantinya Indonesia bisa terbebas dari kampanye hitam yang menyebut bahwa Jokowi adalah pelaku kriminalisasi ulama.
“Jadi saya mohon tolong sampaikan kepada masyarakat jangan termakan isu bohong kabar bohong. Di masa pemerintahan Jokowi tidak ada kriminalisasi ulama,” tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, tindakan kriminalisasi harus dihukum. Dia mencontohkan, setiap perbuatan harus ada konsekuensinya.
“Saya berikan contoh soal isu kriminalisasi ulama katanya mulai Jokowi presiden banyak kriminalisasi ulama, ulama yang mana pertanyaan saya, yang namanya kriminalisasi itu seperti apa? Kalau dia tidak bersalah tidak mungkin pemerintah menghukum kalau dia bersalah ya harus kita Ingatkan melalui peraturan hukum,” kata Joko Widodo seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Minggu, (10/3/2019).
Menurut Presiden ke-7 RI itu Indonesia adalah negara republik yang memiliki ketetapan hukum. Artinya, kata dia, tidak ada satu pun orang yang melakukan pelanggaran di hadapan hukum tidak menerima sanksi.
“Saya katakan bahwa ada menteri yang salah ya langsung dihukum, bupati yang salah masuk sel, siapa pun karena negara kita adalah negara hukum jangan sampai masuk sel disebut kriminalisasi,” ujar Joko Widodo.
Menurut Wali Kota Solo tersebut dia berharap kepada pendukungnya di Palembang bisa menjernihkan suasana. Agar nantinya Indonesia bisa terbebas dari kampanye hitam yang menyebut bahwa Jokowi adalah pelaku kriminalisasi ulama.
“Jadi saya mohon tolong sampaikan kepada masyarakat jangan termakan isu bohong kabar bohong. Di masa pemerintahan Jokowi tidak ada kriminalisasi ulama,” tutur Jokowi.
(pur)
