Pilpres dan Pileg 2019 Momentum Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah
Selasa, 26 Februari 2019 - 18:58 WIB
Pilpres dan Pileg 2019 Momentum Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah
A
A
A
JAKARTA - Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 digelar 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat. Munas ini merupakan amanat konstitusi NU dengan mengambil tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".
Forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (selama 5 tahun) harus diselenggarakan minimal 2 kali. Munas membahas berbagai hal penting terkait keagamaan dan kebangsaan, populer disebut dengan istilah bahtsul masail.
“Meliputi Bahtsul Masail Waqiiyyah (Aktual), Maudluiyyah (Tematik) dan Qonuniyyah (Perundang-Undangan). Itu domain Munas Alim Ulama,” kata SC Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, Robikin Emhas dalam siaran pers, Selasa (26/2/2019).
Bahtsuil Masail Waqiiyah mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, dan sel punca. Masail Maudluiyyah meliputi masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama. Masail Diniyah Qanuniyah mencakup RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).
Di bagian rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang. Sedangkan Konbes NU membahas berbagai hal strategis terkait dengan internal NU.
Tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat" diambil karena dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilu serentak 2019, meliputi Pileg dan Pilpres. (Baca juga: Besok, Presiden Jokowi Munas Alim Ulama dan Konbes NU )
NU perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. “Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU ini.
Karenanya Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan. Pesta demokrasi merupakan momentum penyegaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.
Forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (selama 5 tahun) harus diselenggarakan minimal 2 kali. Munas membahas berbagai hal penting terkait keagamaan dan kebangsaan, populer disebut dengan istilah bahtsul masail.
“Meliputi Bahtsul Masail Waqiiyyah (Aktual), Maudluiyyah (Tematik) dan Qonuniyyah (Perundang-Undangan). Itu domain Munas Alim Ulama,” kata SC Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, Robikin Emhas dalam siaran pers, Selasa (26/2/2019).
Bahtsuil Masail Waqiiyah mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, dan sel punca. Masail Maudluiyyah meliputi masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama. Masail Diniyah Qanuniyah mencakup RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).
Di bagian rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang. Sedangkan Konbes NU membahas berbagai hal strategis terkait dengan internal NU.
Tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat" diambil karena dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilu serentak 2019, meliputi Pileg dan Pilpres. (Baca juga: Besok, Presiden Jokowi Munas Alim Ulama dan Konbes NU )
NU perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. “Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU ini.
Karenanya Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan. Pesta demokrasi merupakan momentum penyegaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.
(poe)
