Anggota Komisi III Sahroni Apresiasi Kinerja Satgas Pangan Polri
Anggota Komisi III Sahroni Apresiasi Kinerja Satgas Pangan Polri
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Satgas Pangan dalam memastikan ketersediaan pangan, lancarnya rantai distribusi pangan, serta terkendalinya harga pangan di masyarakat tak lepas dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam memutus mata rantai kartel pangan. Meroketnya harga-harga pangan di masa lalu, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitiri, Natal dan Tahun Baru, kini dapat ditekan melalui konsistensi operasi pasar dan penegakan hukum yang melibatkan polri serta instansi terkait lainnya seperti Bulog, Kementan, Kemendag, Kemendagri, KPPU dan Bea Cukai.
Komisi Hukum DPR yang menjadi mitra sekaligus pengawas kinerja penegakan hukum, dalam hal ini Polri menyanjung kinerja institusi yang dipimpin Kapolri Jeneral Pol Tito Karnavian tersebut karena tidak hanya memberi rasa aman dan nyaman masyarakat dari kejahatan kriminal jalanan dan terorisme, namun juga dinilai berhasil menghadirkan rasa aman terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat.
"Tak bisa dipungkiri kehadiran Polri dalam memberantas kartel pangan berdampak signifikan bagi stabilnya harga-harga pangan," ujar Anggota Komisi III DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni lewat rilis yang diterima SINDOnews, Senin (18/2/2019).
Upaya penegakan hukum tersebut menurut Sahroni tergambar dari pengungkapan 421 kasus dengan 397 tersangka yang digelar hanya dalam kurun waktu tiga bulan (Januari-Maret) pada awal tahun 2018 lalu.
"Data ini menggambarkan betapa masifnya kartel pangan menyengsarakan masyarakat sebelum Satgas Pangan dibentuk," tandas Sahroni.
Di bawah koordinasi Jenderal Tito Karnavian, Sahroni meyakini Satgas Pangan mampu memastikan mata rantai kartel pangan dapat diputus sehingga masyarakat tidak lagi terbebani oleh kelangkaan dan instabilitas harga pangan yang kerap dirasakan di masa lalu.
Sahroni menjelaskan perintah Kapolri kepada seluruh jajarannya di tingkat Polda, khususnya Dirkrimsus (Direktur Reserse Kriminal Khusus) dalam menjaga konsistensi kartel pangan yang tersisa dapat menjadi jaminan rasa aman masyarakat atas kekhawatiran meroketnya harga pangan yang disebabkan oleh praktik kartel.
Optimisme stabilnya harga pangan diungkap Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Mabes Polri, Brigjen Nico Afinta. Ia meyakini bahwa melalui kolaborasi sinergis Polri bersama instansi terkait, termasuk petani maupun pedagang akan memberi solusi bagi persoalan ketersediaan, distribusi, maupun stabilitas harga.
"Langkah kita (Satgas Pangan) lakukan dan akan terus kita lanjutkan adalah komunikasi dengan semua pihak membahas masalah pangan dan berkoordinasi antar instansi,” papar mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini, Minggu (17/2/2019).
“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sehingga memberi solusi terkait masalah ketersediaan, distribusi dan harga,” tandas Nico berharap upaya preventif dilakukan Satgas Pangan meminimalisir pelanggaran hukum dalam hal pangan di tahun ini.
Komisi Hukum DPR yang menjadi mitra sekaligus pengawas kinerja penegakan hukum, dalam hal ini Polri menyanjung kinerja institusi yang dipimpin Kapolri Jeneral Pol Tito Karnavian tersebut karena tidak hanya memberi rasa aman dan nyaman masyarakat dari kejahatan kriminal jalanan dan terorisme, namun juga dinilai berhasil menghadirkan rasa aman terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat.
"Tak bisa dipungkiri kehadiran Polri dalam memberantas kartel pangan berdampak signifikan bagi stabilnya harga-harga pangan," ujar Anggota Komisi III DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni lewat rilis yang diterima SINDOnews, Senin (18/2/2019).
Upaya penegakan hukum tersebut menurut Sahroni tergambar dari pengungkapan 421 kasus dengan 397 tersangka yang digelar hanya dalam kurun waktu tiga bulan (Januari-Maret) pada awal tahun 2018 lalu.
"Data ini menggambarkan betapa masifnya kartel pangan menyengsarakan masyarakat sebelum Satgas Pangan dibentuk," tandas Sahroni.
Di bawah koordinasi Jenderal Tito Karnavian, Sahroni meyakini Satgas Pangan mampu memastikan mata rantai kartel pangan dapat diputus sehingga masyarakat tidak lagi terbebani oleh kelangkaan dan instabilitas harga pangan yang kerap dirasakan di masa lalu.
Sahroni menjelaskan perintah Kapolri kepada seluruh jajarannya di tingkat Polda, khususnya Dirkrimsus (Direktur Reserse Kriminal Khusus) dalam menjaga konsistensi kartel pangan yang tersisa dapat menjadi jaminan rasa aman masyarakat atas kekhawatiran meroketnya harga pangan yang disebabkan oleh praktik kartel.
Optimisme stabilnya harga pangan diungkap Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Mabes Polri, Brigjen Nico Afinta. Ia meyakini bahwa melalui kolaborasi sinergis Polri bersama instansi terkait, termasuk petani maupun pedagang akan memberi solusi bagi persoalan ketersediaan, distribusi, maupun stabilitas harga.
"Langkah kita (Satgas Pangan) lakukan dan akan terus kita lanjutkan adalah komunikasi dengan semua pihak membahas masalah pangan dan berkoordinasi antar instansi,” papar mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini, Minggu (17/2/2019).
“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sehingga memberi solusi terkait masalah ketersediaan, distribusi dan harga,” tandas Nico berharap upaya preventif dilakukan Satgas Pangan meminimalisir pelanggaran hukum dalam hal pangan di tahun ini.
(whb)
Explore More