TNI: Kelompok Separatis Papua Cari Perhatian Internasional
TNI: Kelompok Separatis Papua Cari Perhatian Internasional
A
A
A
JAKARTA - Beberapa waktu belakangan ini telah terjadi berbagai aksi teror penembakan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Pegunungan Tengah Papua menyebabkan seorang prajurit TNI gugur dan warga sipil jadi korban.
Terakhir penembakan terjadi, pada seorang pedagang di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, ditembak orang tak dikenal saat asyik menonton televisi di dalam rumahnya, Sabtu 2 Februari 2019 pukul 19.30 WIT. Korban, Sugeng Efendi tewas setelah ditembak bagian lehernya dari jarak dekat.
Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayjen Sisriadi menilai kasus penembakan yang terjadi di Papua hingga menewaskan warga sipil merupakan upaya pelaku untuk mendapatkan perhatian dari Internasional.
"Dalam hal kemudian mereka mengincar penduduk sipil karena kita mempelajari, mereka ingin mendapatkan perhatian Internasional, sehingga mereka melakukan hal hal yang seperti itu," kata Sisriadi dalam diskusi bersama wartawan di Balai Media TNI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Dalam menangani KKSB, kata dia, tidak lantas semena-mena. Menurut dia, pemerintah sudah menetapkan peristiwa yang terjadi di Papua adalah masalah kriminal.Dengan demikian, kata dia, penyelesaiannya dilakukan dengan penegakan hukum yang merupakan fungsi utama Polri.
"TNI memang membantu di Papua cuma di sana ada beberapa operasi yang kita gelar, yaitu operasi pengamanan perbatasan yang murni dilakukan oleh TNI, pengamanan perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini itu dilakukan oleh TNI tapi operasi penegakan hukum dilaksanakan oleh Polri, TNI membantu konsepnya seperti itu," tuturnya.
Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan itu mengungkapkan, dalam membantu Polri, TNI akan membantu dengan kemampuan tempur dan non-tempur.
Untuk tempur, kata dia, TNI menggunakan kekuatan senjata, seperti pengerahan pasukan Kodam di wilayah Papua untuk membantu Polri. Namun tidak hanya dari Papua, pengiriman pasukan juga didatangkan dari luar pulau Papua termasuk Jawa, untuk mengantisipasi kerawanan karena kosongnya markas yang ditinggal oleh pasukan pengamanan.
Untuk non tempur, sambung dia, TNI mengirim tim dari Penerangan yang bertugas membuat opini publik agar masyarakat di Papua mendapatkan informasi yang benar.
"Kita tidak menggunakan intimidasi, kita menggunkan opini publik yang istilah panglima operasi psikologi. Jadi mempengaruhi psikologi massa tapi yang dikirim adalah kami dari Puspen dari Dispen Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan udara menjadi satu tim penerangan yang bertugas untuk mempengaruhi opini publik disana supaya tidak terpengaruh orang-orang yang sesat ini untuk ikut mereka," ungkapnya.
Terakhir penembakan terjadi, pada seorang pedagang di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, ditembak orang tak dikenal saat asyik menonton televisi di dalam rumahnya, Sabtu 2 Februari 2019 pukul 19.30 WIT. Korban, Sugeng Efendi tewas setelah ditembak bagian lehernya dari jarak dekat.
Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayjen Sisriadi menilai kasus penembakan yang terjadi di Papua hingga menewaskan warga sipil merupakan upaya pelaku untuk mendapatkan perhatian dari Internasional.
"Dalam hal kemudian mereka mengincar penduduk sipil karena kita mempelajari, mereka ingin mendapatkan perhatian Internasional, sehingga mereka melakukan hal hal yang seperti itu," kata Sisriadi dalam diskusi bersama wartawan di Balai Media TNI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Dalam menangani KKSB, kata dia, tidak lantas semena-mena. Menurut dia, pemerintah sudah menetapkan peristiwa yang terjadi di Papua adalah masalah kriminal.Dengan demikian, kata dia, penyelesaiannya dilakukan dengan penegakan hukum yang merupakan fungsi utama Polri.
"TNI memang membantu di Papua cuma di sana ada beberapa operasi yang kita gelar, yaitu operasi pengamanan perbatasan yang murni dilakukan oleh TNI, pengamanan perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini itu dilakukan oleh TNI tapi operasi penegakan hukum dilaksanakan oleh Polri, TNI membantu konsepnya seperti itu," tuturnya.
Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan itu mengungkapkan, dalam membantu Polri, TNI akan membantu dengan kemampuan tempur dan non-tempur.
Untuk tempur, kata dia, TNI menggunakan kekuatan senjata, seperti pengerahan pasukan Kodam di wilayah Papua untuk membantu Polri. Namun tidak hanya dari Papua, pengiriman pasukan juga didatangkan dari luar pulau Papua termasuk Jawa, untuk mengantisipasi kerawanan karena kosongnya markas yang ditinggal oleh pasukan pengamanan.
Untuk non tempur, sambung dia, TNI mengirim tim dari Penerangan yang bertugas membuat opini publik agar masyarakat di Papua mendapatkan informasi yang benar.
"Kita tidak menggunakan intimidasi, kita menggunkan opini publik yang istilah panglima operasi psikologi. Jadi mempengaruhi psikologi massa tapi yang dikirim adalah kami dari Puspen dari Dispen Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan udara menjadi satu tim penerangan yang bertugas untuk mempengaruhi opini publik disana supaya tidak terpengaruh orang-orang yang sesat ini untuk ikut mereka," ungkapnya.
(dam)
Explore More