Presiden Minta Penggunaan Dana PKH untuk Tiga Prioritas
Presiden Minta Penggunaan Dana PKH untuk Tiga Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengingatkan agar keluarga penerima manfat (KPM) menggunakan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai ketentuan. Setidaknya terdapat tiga prioritas penggunaan PKH yakni pendidikan anak, kesehatan-gizi anak dan peningkatan perekonomian keluarga.
“Yang paling penting mengambil dana PKH itu diatur. Jangan sampai tergesa-gesa mengambil dan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar), Minggu (20/1/2019).
Jokowi mengatakan, pendidikan untuk anak memang harus diprioritas. Hal inilah yang membuat salah komponen besaran PKH adalah keberadaan anak sekolah dalam KPM. Misalnya saja untuk SD/Sederajat Rp900.000, SMP/Sederajat Rp1.500.000, SMA/Sederajat Rp2.000.000.
"Kepentingan anak-anak kita untuk bersekolah mendapatkan pendidikan itu harus dinomorsatukan. Karena dengan itulah nanti anak-anak kita bisa melebihi kita," ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa prioritas lain adalah menjaga kesehatan dan gizi anak Indonesia. Dalam hal ini pemerintah pun menambahkan dua komponen dalam pemberian bansos PKH yakni ibu hamil Rp2.400.000 dan anak usia dini 0-6 tahun Rp2.400.000.
"Negara ini membutuhkan anak-anak yang pintar, negara ini membutuhkan anak-anak yang cerdas, negara ini membutuhkan anak-anak yang sehat," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga berharap dana bantuan PKH dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan wirausaha di rumah masing-masing.
"Tadi dipakai misalnya untuk modal jualan kelontong di rumahnya, dipakai untuk jualan nasi uduk di rumahnya. Engga apa, karena itu akan lebih lestari dan memberikan manfaat yang rutin kepada keluarga kita," ujarnya.
Jokowi mengatakan pemerintah terus meningkatkan anggaran untuk PKH. Dia berharap peningkatan ini mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.
"Negara sekarang ini sedang berperang dengan kesenjangan dan ketimpangan. PKH ini kita harapkan nanti akan mengurangi itu sehingga kita harapkan keluarga-keluarga prasejahtera semakin hari semakin tidak ada karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anaknya juga sudah sekolah semua," ujarnya.
“Yang paling penting mengambil dana PKH itu diatur. Jangan sampai tergesa-gesa mengambil dan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar), Minggu (20/1/2019).
Jokowi mengatakan, pendidikan untuk anak memang harus diprioritas. Hal inilah yang membuat salah komponen besaran PKH adalah keberadaan anak sekolah dalam KPM. Misalnya saja untuk SD/Sederajat Rp900.000, SMP/Sederajat Rp1.500.000, SMA/Sederajat Rp2.000.000.
"Kepentingan anak-anak kita untuk bersekolah mendapatkan pendidikan itu harus dinomorsatukan. Karena dengan itulah nanti anak-anak kita bisa melebihi kita," ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa prioritas lain adalah menjaga kesehatan dan gizi anak Indonesia. Dalam hal ini pemerintah pun menambahkan dua komponen dalam pemberian bansos PKH yakni ibu hamil Rp2.400.000 dan anak usia dini 0-6 tahun Rp2.400.000.
"Negara ini membutuhkan anak-anak yang pintar, negara ini membutuhkan anak-anak yang cerdas, negara ini membutuhkan anak-anak yang sehat," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga berharap dana bantuan PKH dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan wirausaha di rumah masing-masing.
"Tadi dipakai misalnya untuk modal jualan kelontong di rumahnya, dipakai untuk jualan nasi uduk di rumahnya. Engga apa, karena itu akan lebih lestari dan memberikan manfaat yang rutin kepada keluarga kita," ujarnya.
Jokowi mengatakan pemerintah terus meningkatkan anggaran untuk PKH. Dia berharap peningkatan ini mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.
"Negara sekarang ini sedang berperang dengan kesenjangan dan ketimpangan. PKH ini kita harapkan nanti akan mengurangi itu sehingga kita harapkan keluarga-keluarga prasejahtera semakin hari semakin tidak ada karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anaknya juga sudah sekolah semua," ujarnya.
(pur)
Explore More