Fadli Zon Tegaskan Tersangka Hoaks Surat Suara Bukan Relawan Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah informasi yang menyebut Bagus Bawana Putra, tersangka pembuat hoaks tujuh kontainer surat suara dicoblos adalah relawanannya.
Hal itu ditegaskan BPN Prabowo-Sandi menyikapi kabar yang menyebut Bagus adalah Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo.
"Saya kira tidak ada tuh nama relawan kami yang terdaftar atas nama itu atau organisasinya," ujar anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Fadli berharap ada informasi yang akurat mengenai figur Bagus Bawana Putra tersebut. "Jangan kemudian mereduksi atau menarget itu sebagai bagian dari tim kami. Saya kira tidak ada, yang sudah kita telusuri tidak ada atas nama itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Dia mengatakan, pihaknya selama ini dirugikan dalam banyak hal. Salah satunya mengenai isu penegakan hukum.
"Termasuk hoaks ini selalu tumpul kepada pihak yang dianggap dekat dengan penguasa, tapi tajam terhadap oposisi atau pihak yang kritis terhadap pemerintah. Jadi hukum sekarang ini jadi instrumen politik dan makin telanjang," tutur Wakil Ketua DPR ini.
Hal itu ditegaskan BPN Prabowo-Sandi menyikapi kabar yang menyebut Bagus adalah Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo.
"Saya kira tidak ada tuh nama relawan kami yang terdaftar atas nama itu atau organisasinya," ujar anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Fadli berharap ada informasi yang akurat mengenai figur Bagus Bawana Putra tersebut. "Jangan kemudian mereduksi atau menarget itu sebagai bagian dari tim kami. Saya kira tidak ada, yang sudah kita telusuri tidak ada atas nama itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Dia mengatakan, pihaknya selama ini dirugikan dalam banyak hal. Salah satunya mengenai isu penegakan hukum.
"Termasuk hoaks ini selalu tumpul kepada pihak yang dianggap dekat dengan penguasa, tapi tajam terhadap oposisi atau pihak yang kritis terhadap pemerintah. Jadi hukum sekarang ini jadi instrumen politik dan makin telanjang," tutur Wakil Ketua DPR ini.
(dam)