Polemik Debat, Pengamat: KPU Masih 'Miskin' Pengelolaan Komunikasi
Selasa, 08 Januari 2019 - 00:28 WIB
Polemik Debat, Pengamat: KPU Masih 'Miskin' Pengelolaan Komunikasi
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih "miskin" pengelolaan (manajemen) komunikasi. Hal tersebut terlihat dari beberapa kebijakan yang dibuat dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner Emrus Sihombing berharap, KPU bisa segera memparbaiki pengelolaan komunikasi tersebut. Jika tidak, kebijakan-kebijakan KPU ke depan berpotensi menimbulkan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi bila mana manajemen komunikasi dilakukan dengan sangat baik dan profesional.
"Pengelolaan komunikasinya yang kurang baik. Harus diperbaiki karena maksudnya baik, tapi kalau cara penyampaian kurang baik dan profesional maka timbul polemik," kata Emrus melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Senin (7/1/2019).
Menurutnya, kebijakan memberitahu pertanyaan kepada dua pasangan calon presiden sebagai terobosan baru yang baik. Hanya saja yang disayangkan, sejatinya KPU sudah merencanakan itu dan menyampaikan kepada publik bahwa mereka membuat sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kedua paslon Pilpres, misalnya sebulan sebelum berlangsung acara debat.
Sebelumnya KPU membuat peraturan melarang terpidana korupsi tidak boleh mengikuti kontestasi Pileg yang akhirnya dibatalkan oleh MA. "Ini kali kedua KPU membuat keputusan yang secara substantif bagus, namun menimbulkan polemik," terangnya.
Munurutnya, dalam kasus ini, KPU sama sekali bukan membocorkan, tapi memberitahu pertanyaan kepada dua paslon Pilpres.
Membocorkan, artinya semua atau sebagian dari pertanyaan diberikan hanya kepada salah satu paslon Pilpres tertentu, sedangkan ke paslon lain tidak diberikan.
Memberitahu, artinya semua pertanyaan atau sebagian pertanyaan (yang sebagian ini harus merupakan pertanyaan yang sama) disampaikan kepada kedua paslon peserta Pilpres, tanpa kecuali.
Sebab, debat antar paslon Pilpres bukan menguji para kandidat, namun agar kandidat mempersiapkan fakta, data, bukti, argumentasi yang berbasis rasionalitas yang disampaikan dalam acara debat, sehingga rakyat menjadi cerdas menentukan satu pilihan yang paling tepat dari sudut pandang pemilik hak suara dari dua kandidat paslon Pilpres.
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner Emrus Sihombing berharap, KPU bisa segera memparbaiki pengelolaan komunikasi tersebut. Jika tidak, kebijakan-kebijakan KPU ke depan berpotensi menimbulkan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi bila mana manajemen komunikasi dilakukan dengan sangat baik dan profesional.
"Pengelolaan komunikasinya yang kurang baik. Harus diperbaiki karena maksudnya baik, tapi kalau cara penyampaian kurang baik dan profesional maka timbul polemik," kata Emrus melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Senin (7/1/2019).
Menurutnya, kebijakan memberitahu pertanyaan kepada dua pasangan calon presiden sebagai terobosan baru yang baik. Hanya saja yang disayangkan, sejatinya KPU sudah merencanakan itu dan menyampaikan kepada publik bahwa mereka membuat sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kedua paslon Pilpres, misalnya sebulan sebelum berlangsung acara debat.
Sebelumnya KPU membuat peraturan melarang terpidana korupsi tidak boleh mengikuti kontestasi Pileg yang akhirnya dibatalkan oleh MA. "Ini kali kedua KPU membuat keputusan yang secara substantif bagus, namun menimbulkan polemik," terangnya.
Munurutnya, dalam kasus ini, KPU sama sekali bukan membocorkan, tapi memberitahu pertanyaan kepada dua paslon Pilpres.
Membocorkan, artinya semua atau sebagian dari pertanyaan diberikan hanya kepada salah satu paslon Pilpres tertentu, sedangkan ke paslon lain tidak diberikan.
Memberitahu, artinya semua pertanyaan atau sebagian pertanyaan (yang sebagian ini harus merupakan pertanyaan yang sama) disampaikan kepada kedua paslon peserta Pilpres, tanpa kecuali.
Sebab, debat antar paslon Pilpres bukan menguji para kandidat, namun agar kandidat mempersiapkan fakta, data, bukti, argumentasi yang berbasis rasionalitas yang disampaikan dalam acara debat, sehingga rakyat menjadi cerdas menentukan satu pilihan yang paling tepat dari sudut pandang pemilik hak suara dari dua kandidat paslon Pilpres.
(pur)
