PPP Dorong Polisi dan Kemenkominfo Berantas Prostitusi Online

JAKARTA - Penangkapan dua pesohor dalam kasus prostitusi online cukup mengkhawatirkan. Fenomena prostitusi online harus direspons serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati mengatakan penangkapan dua pesohor dalam kasus prostitusi online di Surabaya, Sabtu (5/1/2019) harus menjadi momentum bersih-bersih ruang siber dari prostitusi. "Penangkapan dua pesohor perempuan di Surabaya harus dijadikan momentum bagi pemerintah dan aparat kepolisan untuk bersih-bersih praktik prostitusi online di ruang siber," ujar Reni di Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Reni mengatakan pemerintah dan aparat kepolisian harus melakukan aksi represif dengan menyetop di level hulu praktik prostitusi online yang cukup marak di tengah-tengah masyarakat. "Akun media sosial yang telah nyata-nyata menjadi alat promosi prostitusi mestinya pemerintah bekerja sama dengan penyedia media sosial dapat menutup akun tersebut secara sepihak. Karena jelas-jelas melanggar UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik," tegas Reni.

Dia menilai praktik prostitusi online telah menyebar di berbagai kota di Indonesia dengan sindikasi yang dapat dilacak. Reni menyebutkan, dengan menutup akun media sosial penyedia prostitusi online setidaknya dapat meminimalisir praktik tersebut.

"Dari hulu harus kita bersihkan. Oleh karenanya media sosial harus bersih dari ajang promosi prostitusi online. Pemerintah dan aparat kepolisian memiliki instrumennya," kata Reni.

Wakil Ketua Komisi X DPR ini menyebutkan pemerintah dapat menutup akun-akun media sosial yang menyebarkan paham radikalisme, semestinya hal yang sama dapat dilakukan pemerintah terhadap praktik prostitusi online. "Dampak prostitusi berbasis online tak jauh berbahaya dari paham radikalisme. Keutuhan sebuah keluarga terancam dikarenakan prostitusi. Anak-anak dan perempuan menjadi korban nyata akibat prostitusi," pungkas Reni.